Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT Tingkatkan Pendapatan Jasa Raharja, Simak Pendapatannya!

penghapusan tersebut hanya berlaku untuk denda keterlambatan hingga tahun lalu. Untuk denda tahun berjalan tetap dihitung.

Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT Tingkatkan Pendapatan Jasa Raharja, Simak Pendapatannya!
ISTIMEWA
Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) NTT, Pahlevi B Syarif, saat menyerahkan sarana pencegahan kecelakaan kepada Ditlantas Polda NTT, Selasa (28/5/2019). 

Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT Tingkatkan Pendapatan Jasa Raharja, Simak Pendapatannya!

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Jasa Raharja Cabang NTT menyambut kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka menghapus denda pajak kendaraan dan penghapusan biaya balik nama kendaraan plat luar daerah dan kendaraan umum berbadan hukum serta penghapusan denda keterlambatan atas pelunasan asuransi kecelakaan atau Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kebijakan pemberian keringanan dan pembebasan pajak untuk rakyat Nusa tenggara timur 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2019 itu berlaku mulai 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019.

Kepala Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur Pahlevi Barnawi Syarif SE., RSA., CRP., QRMP mengatakan bahwa sebagai salah satu dari tiga instansi yang ada di Samsat, pihaknya tentu mendukung kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan gubernur tersebut.

Hal itu, lanjutnya dapat menjadi pemicu para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak termasuk untuk Jasa Raharja.

"Kami itu kan bagian dari 3 instansi yang ada di Samsat, sebagai salah satu lembaga dalam hal ini, kami tentunya kami sangat mendukung sekali kebijakan Gubernur dalam rangka untuk menggali potensi di bidang pajak kendaraan bermotor di Provinsi NTT," ujarnya melalui sambungan telepon dari Maumere, Kamis (1/8/2019) sore.

Ia menjelaskan, dengan penghapusan denda ini maka wajib pajak akan mendapat keringanan untuk membayar SWDKLLJ tanpa adanya denda tahun lalu dan lalunya.

Menurutnya, selama ini tunggakan terhadap pembayaran SWDKLLJ cukup tinggi karenanya setelah mendapat keringanan atau pemutihan denda maka diharapkan akan mampu menekan jumlah tunggakan.

"Ini tentunya akan meningkatkan pendapatan kami, karena dengan adanya kebijakan ini maka masyarakat akan memenuhi kewajibannya tanpa tambahan membayar denda dari keterlambatan pembayaran tersebut," katanya.

Namun ia menjelaskan, penghapusan tersebut hanya berlaku untuk denda keterlambatan hingga tahun lalu. Untuk denda tahun berjalan tetap dihitung.

Halaman
1234
Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved