VIDEO: Pelayanan di Kantor Samsat Belu Biasa-biasa Saja

VIDEO: Pelayanan di Kantor Samsat Belu Biasa-biasa Saja saat hari pertama pemberlakukan Pergub Nomor 63 tahun 2019.

VIDEO: Pelayanan di Kantor Samsat Belu Biasa-biasa Saja

POS KUPANG.COM, ATAMBUA – VIDEO: Pelayanan di Kantor Samsat Belu Biasa-biasa Saja.

Warga Kabupaten Belu, NTT, sepertinya belum tahu kalau mulai Kamis (1/8/2019), diberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Untuk Rakyat NTT.

Mungkin karena itu, sehingga pelayanan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PPKAD Wilayah Kabupaten Belu, masih biasa-biasa saja. Pada hari pertama pemberlakuan aturan itu, hanya beberapa orang saja yang mendatangi kantor tersebut.

Melihat keadaan itu, Kepala UPT Dinas PPKAD Wilayah Kabupaten Belu, Dominikus Naif, langsung menuju ruang pelayanan kemudian memberikan pengumuman secara lisan kepada warga yang saat itu sedang berurusan di kantor tersebut.

VIDEO: Gubernur NTT Viktor Laiskodat Fokus kembangkan Tujuh Destinasi Baru. Ini Total Anggarannya

VIDEO: Puskesmas Kota di Nagekeo, Flores, Mulai Dibangun. Ini Pesan Bupati Don

VIDEO: Danlantamal Tersenyum Saat Serahkan Kunci Rumah

“Bapa, mama, mulai hari ini, Kamis (1/8/2019), Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Untuk Rakyat NTT, sudah diberlakukan,” ujarnya.

Kepada POS-KUPANG.COM, Dominikus mengatakan,  ia bersama staf siap melaksanakan pergub tersebut. Pasalnya prinsip dasar regulasi itu, adalah membantu masyarakat yang selama ini tidak sanggup membayar kewajibannya kepada negara karena faktor ekonomi atau lainnya.

Menurut Dominikus, Pergub Nomor 63 tahun 2019 itu mulai berlaku 1 Agustus sampai 31 Oktober 2019 atau efektif tiga bulan.

Pergub Nomor 63 Tahun 2019 itu, katanya, untuk membantu masyarakat yang selama ini menunggak membayar pajak kepada negara.

Dengan berbagai pertimbangan, katanya, pemerintah lantas memberi keringanan denda bea balik nama kendaraan bermotor plat luar daerah (BBN-2) dan denda keterlambatan pelunasan pajak kendaraan bermotor.

"Yang dimaksudkan dengan bea balik nama kendaraaan bermotor  penyerahan kedua, adalah kendaraan-kendaraan yang berplat nomor luar NTT. Tujuannya untuk menarik kendaraan yang beroperasi di NTT agar didaftarkan sebagai potensi di NTT. Karena sesuai pengamatan UPT Samsat, banyak kendaraan berplat nomor luar NTT yang beroperasi di NTT," ujarnya.

VIDEO: Dengarkan Baik-baik Pesan Bupati Lembata Ini

VIDEO: Buka Muro, Tradisi Tangkap Ikan di Desa Dikesare Lembata

VIDEO: Ibu-ibu PKK Pamerkan Kue di Kambera, Sumba Timur

Menurut dia, dengan adanya pergub tersebut, maka pemilik kendaraan bermotor plat luar NTT,  bisa didaftarkan sebagai potensi pajak di NTT.

Ke depan, katanya, pihaknya akan menyampaikan pengumuman melalui rumah-rumah ibadat dan radio. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan momen tersebut untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. 

“Dengan membayar pajak akan memberikan manfaat bagi rakyat melalui hasil pembangunan seperti infrastuktur jalan, penerangan dan lainnya. (POS KUPANG.COM,Teni Jenahas)

Nonton Videonya Di Sini:

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Frans Krowin
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved