Tjahjo Kumolo Sebut Kemendagri Tetap Evaluasi FPI Walaupun Tak Urus Perpanjangan Izin

Tjahjo Kumolo Sebut Kemendagri Tetap Evaluasi FPI Walaupun Tak Urus Perpanjangan Izin

Tjahjo Kumolo Sebut Kemendagri Tetap Evaluasi FPI Walaupun Tak Urus Perpanjangan Izin
KOMPAS.com/Devina Halim
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019). 

Tjahjo Kumolo Sebut Kemendagri Tetap Evaluasi FPI Walaupun Tak Urus Perpanjangan Izin

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan ormas Front Pembela Islam ( FPI) mengurus perpanjangan izin melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Di sisi lain, Tjahjo juga mempersilakan jika FPI tak mengurus SKT. Namun, meski FPI tak mengurus SKT, Tjahjo mengatakan pihaknya akan tetap mengevaluasi kegiatan-kegiatan FPI.

Perjalanan Vanda Astri, Perempuan asal Papua yang Direkrut Garuda Indonesia Jadi Pilot

"Itu karena ada permasalahan administrasi yang harus dituntaskan. Kemudian tahapan dari tim Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) juga mengevaluasi. Apa lagi FPI juga sudah mengatakan dapat SKT atau tidak itu enggak ada masalah. Silakan saja," ujar Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

"Tapi tugas kami adalah secara administrasi mengevaluasi khususnya AD ART. Yang kedua adalah kami mengevaluasi kegiatan-kegiatan FPI selama ini," lanjut Tjahjo.

Susun Kabinet, Hasto Jelaskan PDI-P Hanya Bisa Beri Masukan bagi Jokowi

Ia mempersilakan FPI tetap menyampaikan aspirasinya bila nantinya tak mengurus SKT. Namun Tjahjo mengingatkan agar semua ormas tetap dalam kerangka hukum dalam menyampaikan aspirasi.

Ia meminta ormas mengkritik pemerintah berdasarkan fakta dan tak menyebarkan fitnah yang berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Ia juga meminta ormas tetap menjunjung tinggi ideologi Pancasila.

"Karena setiap warga negara berhak untuk berhimpun, berormas, berpartai. Itu hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Tetapi aturan-aturan yang menyangkut ideologi negara ya harus ditepati dengan baik," lanjut Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan terdapat lima syarat yang belum dilengkapi Front Pembela Islam (FPI) untuk perpanjangan izin ormas yang tertuang dalam surat keterangan terdaftar (SKT).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, salah satu syarat yang dimaksud adalah surat permohonan belum diberi nomor dan perihal.

"Surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan," ucap Bahtiar melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019).
Kedua, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal. AD/ART itu juga disebut belum ditandatangani pengurus.

Ketiga, FPI juga belum memberi surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan. Syarat keempat yang masih kurang adalah surat pernyataan bahwa nama, lambang bendera, simbol, serta atribut ormas bukan milik pihak lain dan bukan milik pemerintah.

Kelima, FPI belum memenuhi syarat rekomendasi dari Kementerian Agama. Bahtiar mengatakan bahwa perpanjangan izin itu terkendala karena persoalan administrasi.

Namun, dokumen tersebut sudah dikembalikan kepada FPI untuk diperbaiki. "Info dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sudah (dikembalikan)," ujarnya.

Izin ormas FPI sebelumnya diketahui terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Meski Tak Urus Perpanjangan Izin, FPI Tetap Dievaluasi Kemendagri",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved