Kepala UPTD Dispenda Provinsi NTT Kabupaten Sumba Timur Tolak Berkomentar soal Tax Amnesty

Kepala UPTD Dispenda Provinsi NTT Kabupaten Sumba Timur Tolak Berkomentar Soal Tax Amnesty meski kebijakan itu mulai berlaku per 1 Agustus 2019

Kepala UPTD Dispenda Provinsi NTT Kabupaten Sumba Timur Tolak Berkomentar soal Tax Amnesty
POS-KUPANG.COM/Robert Ropo
Kepala UPT Pendapatan Aset Daerah Wilayah Sumba Timur Denny Sandy. 

Kepala UPTD Dispenda Provinsi NTT Kabupaten Sumba Timur Tolak Berkomentar soal Tax Amnesty

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU- Kepala UPT PAD Sumba Timur Belum Bisa Memberikan Keterangan Terkait Pergub Tentang Pembebasan Sangsi Pajak meski Pergub nomor 63 tahun 2019 mulai berlaku 1 Agustus.

sampai dengan 31 Oktober 2019 atau efektif tiga bulan.

Pada prinsipnya Pergub nomor 63 tahun 2019 ini untuk membantu masyarakat NTT yang selama ini menunggak membayar pajak kepada negara. Dasar tunggakan ini Pemerintah Provinsi NTT memberi keringanan denda bea balik nama kendaraan bermotor plat luar daerah (BBN-2) dan denda keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor.

Kepala UPT Pendapatan Aset Daerah Wilayah Sumba Timur Denny Sandy belum bisa memberikan keterangan terkait peraturan gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019 tentang pembebasan sangsi adminitrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu.

"Saya belum bisa berikan keterangan tunggu hasil rapat yang rencananya dilakukan hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pekan depan. Hasil rapat itu baru saya akan sampaikan kepada teman-teman media biar masyarakat tahu tentang ini,"ungkap Denny.

Nama Nur Asia Uno Isteri Sandiaga Uno Muncul di Bursa Pilkada Tangerang Selatan 2020

Sementara itu, pantauan POS-KUPANG.COM di kantor UPT PAD Wilayah Sumba Timur nampak ada sejumlah warga sedang membayar pajak kendaraan mereka dan juga urusan administrasi lain di kantor itu.

Sementara itu sejumlah warga ketika ditemui POS-KUPANG. COM di kantor UPT PAD wilayah Sumba Timur mengaku belum mengetahui terkait Pergub tersebut terkait pembebasan sangsi adminitrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu.

Mereka juga tampak ekspresi kaget, ketika ditanyai wartawan terkait apakah sudah mengetahui terkait Pergub tersebut.

Terungkap Merek HP yang Dipakai Presiden Jokowi Joko Widodo Untuk Bikin Vlog, Kepoin Harganya

"Ada pembebasan denda pajak ko? Mulai kapan e, aduh, baik sudah kalau begitu pemerintah bantu kita, biar kita agak ringan bayar pajak ini,"ungkap seorang warga yang meminta namanya untuk tidak dimediakan saat ditemui POS-KUPANG.COM di halaman Kantor UPT PAD Sumba Timur. (*)

 

 
 

Penulis: Robert Ropo
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved