Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT Tingkatkan Pendapatan Jasa Raharja

Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT Tingkatkan Pendapatan PT Jasa Raharja

Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT Tingkatkan Pendapatan Jasa Raharja
ISTIMEWA
Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) NTT, Pahlevi B Syarif, saat menyerahkan sarana pencegahan kecelakaan kepada Ditlantas Polda NTT, Selasa (28/5/2019). 

Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT Tingkatkan Pendapatan PT Jasa Raharja

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Jasa Raharja Cabang NTT menyambut kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka menghapus denda pajak kendaraan dan penghapusan biaya balik nama kendaraan plat luar daerah dan kendaraan umum berbadan hukum serta penghapusan denda keterlambatan atas pelunasan asuransi kecelakaan atau Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL).

Kebijakan pemberian keringanan dan pembebasan pajak untuk rakyat Nusa tenggara timur 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2019 itu berlaku mulai 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019.

Pria di Kupang Lupa Kartu ATM, Uang Dalam Rekening Dibobol Orang Tak Dikenal

Kepala Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur Pahlevi Barnawi Syarif SE., RSA., CRP., QRMP mengatakan bahwa sebagai salah satu dari tiga instansi yang ada di Samsat, pihaknya tentu mendukung kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan gubernur tersebut. Hal itu, lanjutnya dapat menjadi pemicu para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak termasuk untuk Jasa Raharja.

"Kami itu kan bagian dari 3 instansi yang ada di Samsat, sebagai salah satu lembaga dalam hal ini, kami tentunya kami sangat mendukung sekali kebijakan pak gubernur dalam rangka untuk menggali potensi di bidang pajak kendaraan bermotor di wilayah ini," ujarnya melalui sambungan telepon dari Maumere, Kamis (1/8/2019) sore.

Pemkab TTU Gelar Kejuaraan Pacuan Kuda Piala Bupati ke-15 Tahun 2019

Ia menjelaskan, dengan penghapusan denda ini maka wajib pajak akan mendapat keringanan untuk membayar SWDKLL tanpa adanya denda dan bunga.

Menurutnya, selama ini tunggakan terhadap pembayaran SWDKLL cukup tinggi karenanya setelah mendapat keringanan atau pemutihan denda maka diharapkan akan mampu menekan jumlah.lah tunggakan.

"Ini tentunya akan meningkatkan pendapatan kami, karena dengan adanya kebijakan ini maka masyarakat akan memenuhi kewajibannya tanpa tambahan membayar denda dari keterlambatan pembayaran tersebut," katanya.

Namun ia menjelaskan, penghapusan tersebut hanya berlaku untuk denda keterlambatan hingga tahun 2018. Untuk denda tahun berjalan tetap dihitung.

Terkait pendapat dari denda yang hilang, ia mengatakan bahwa pihaknya harus bersikap bijak dalam hal ini. Ia mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat denda sebetulnya tidak menunjukkan edukasi yang bagus bagi masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved