Kemenkeu RI Puji Pemda Flotim dalam Mengelola Dana Desa

Nur Aidah saat itu ditanyai mengenai penyerapan APBN terutama dana desa di Flotim oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.

Kemenkeu RI Puji Pemda Flotim dalam Mengelola Dana Desa
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Wabup Flotim, Agus Boli,S.H pose bersama Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ,Lydia Kurniawati Christyana dan pejabat lainnya di Grand Mutiara Ballroom,Kota Kupang, Selasa (30/7/2019) 

Kemenkeu RI Puji Pemda Flotim dalam Mengelola Dana Desa

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memuji dan mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Flores Timur (Flotim) dalam mengelola dan desa pada triwulan atau semester I Tahun 2019.

Pujian dan apresiasi ini disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ,Lydia Kurniawati Christyana selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT setelah mendengar penyampaian kondisi penyerapan dana desa oleh Kepala KPPN Flores Timur ,Nur Aidah di sela-sela acara evaluasi pelaksanaan APBN di NTT Semester I Tahun 2019 di Grand Mutiara Ballroom, Jalan Timor Raya, Kota Kupang, Selasa (30/9/2019).

Nur Aidah saat itu ditanyai mengenai penyerapan APBN terutama dana desa di Flotim oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.

"Untuk Kabupaten Flotim aman dan penyerapannya pada semester I Tahun 2019 baik," kata Nur Aidah.

Setelah mendengar laporan itu Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ,Lydia Kurniawati Christyana saat itu secara spontan meminta Wakil Bupati (Wabup) Flotim, Agus Boli,S.H untuk memberi testimoni terkait penyerapan dana desa.

Saat diberi kesempatan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Wabup Agus Boli langsung menyampaikan testimoni.

Menurut Agus Boli, dirinya diberi kewenangan oleh UU 23/2014 tentang Pemerintah untuk membantu bupati dan salah satunya ,pengawasan pembangunan ,sehingga benar-benar harus melaksanakan tugas itu secara sempurna selama menjabat sebagai Wabup Flotim.

"Kami di Flotim selalu memastikan agar pengelolaan dana dilakukan sebaik-baik untuk kesejahteraan rakyat.
Khusus dana desa, manajemen pengelolaannya langsung dimonev dari kabupaten setiap saat rakor secara berjenjang," kata Agus.

Dijelaskan, dalam rakor itu, pihaknya melibatkan kejaksaan selaku Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) dan melakukan sidak langsung ke desa-desa.

Selain Rakor dan sidak , ada juga monitor langsung by phone ke kepala-kepala desa dan camat untuk melihat progress.

Halaman
1234
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved