Soal Penurunan Status 22 Kelurahan Menjadi Desa di TTU, Ini Komentar Bupati Raymundus

Kita sedang koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapat kode desa di TTU

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes. 

Soal Nasib Penurunan Status 22 Kelurahan Menjadi Desa di TTU, Ini Komentar Bupati Raymundus

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Menanggapi pertanyaan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten TTU, Bupati Raymundus Sau Fernandes, S.Pt mengatakan, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Koordinasi dengan pemerintah pusat tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperoleh kode desa bagi 22 desa yang turun status dari kelurahan menjadi desa.

"Kita sedang koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapat kode desa," ungkap Raymundus keapda Pos Kupang saat ditemui di Kantor Bupati TTU, Senin (29/7/2019).

Diakui Raymundus, perjuangan pemerintah daerah untuk mendapat kode desa selama ini berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui depertemen dalam negeri yang melakukan moratorium pemekaran wilayah yang di dalamnya termasuk desa.

"Jadi yang kita koordinasi itu bukan pemekaran tapi pengalihan status dari kelurahan kembali ke desa. Karena sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan menjadi sebuah kelurahan. Dia itu desa, sehingga kita kembalikan," ujarnya.

Raymundus mengharapkan, semoga pada tahun 2019, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperjuangkan kode desa bagi 22 eks kelurahan tersebut bisa berhasil. Hal itu dapat dibuktikan dengan ditetepkan kode desa bagi desa-desa tersebut oleh kementerian dalam negeri.

"Sehingga mereka (22 desa eks kelurahan) diikut sertakan dalam pembagian dana desa," ungkapnya.

Hari Ini Ada Kapal Pelni yang Berlayar ke Surabaya, Ini Jadwalnya

Anda Ingin ke Berlayar ke Sabu Dengan Kapal Feri, Ini Jadwalnya!

Siswa SD Lumbu Menggit, Sumba Timur Latihan Tata Cara Baris Berbaris

Raymundus mengungkapkan, jangka waktu terkait kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang dilakukan pemerintah pusat hanya sampai dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini.

"Sehingga kita terus melakukan koordinasi lagi, supaya di tahun ini setelah pelantikan presiden yang kedua, moratorium dibuka kembali, dan ditetapkan kode desa bagi 22 eks kelurahan itu," terangnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved