Bupati Raymundus : Dinas Kesehatan dan PKO TTU Serius Lakukan Inventarisir Aset
Kabupaten TTU tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Bupati Raymundus : Dinas Kesehatan dan PKO TTU Serius Lakukan Inventarisir Aset
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt mengharapkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten TTU supaya serius dalam upaya melakukan inventaris aset di dua dinas tersebut.
Raymundus mengungkakan, masalah inventarisir yang tidak baik pada dua dinas tersebut yang membuat Kabupaten TTU tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Karena ini yang menjadi kendala, kita tidak mendapatkan opini WTP, dua dinas ini yang belum lakukan inventarisir aset dengna baik," kata Raymundus kepada Pos Kupang saat ditemui di ruang kerjannya, Senin (29/7/2019).
Raymundus mengatakan, berdasarkan laporan yang ada, proses inventarisir aset pada Dinas PKO Kabupaten TTU sudah hampir selesai dilakukan, tinggal beberapa sekolah saja yang masih dilakukan inventarisir faktual di lapangan.
"Kalau administrasi pada umumnya sudah selesai semua. Untuk dinas kesehatan juga demikian, kalau administrasi sudah selesai, tinggal pembuktian di lapangan terutama di puskesmas dan Pustu," ungkapnya.
Raymundus menambahkan, dua dinas tersebut harus serius dalam mengurus inventarisir aset daerah jika ingin hukuman penundaan untuk pembayaran gaji segera di cabut oleh Bupati.
"Kita berharap, kalau mau cepat dapat gaji, kerja juga harus cepat, masa kerja main-main," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, mengeluarkan kebijakan untuk menunda pembayaran gaji semua ASN pada dua dinas yakni Dinas Kesehatan dan Dinas PKO Kabupaten TTU.
• Bupati Don Lantik Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Nagekeo
• Personil Polres Ngada Ikut Pemeriksaan Kesehatan
• DPRD Sumbar Lakukan Koordinasi Lintas Sektor Untuk Sita Ayam Beku
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai sangsi yang diberikan kepada ASN didua dinas tersebut yang dinilai tidak serius dalam melakukan inventarisasi aset sehingga menyebabkan Kabupaten TTU tidak meraih opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)
