Gandeng BPN, KPP Pratama Kupang Gelar Sosialisasi ke PPAT se-Kabupaten Kupang

Bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, KPP Pratama Kupang melakukan sosialisasi kepada PPAT se-Kabupaten Kupang

Gandeng BPN, KPP Pratama Kupang Gelar Sosialisasi ke PPAT se-Kabupaten Kupang
Pos Kupang.Com/Ist
POSE BERSAMA -- Kepala KPP Pratama Kupang, Moch Luqman Hakim, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Kupang, Thomas More dan pejabat lainnya pose bersama, Senin (15/7/2019). 

Gandeng BPN, KPP Pratama Kupang Gelar Sosialisasi ke PPAT se-Kabupaten Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG - Bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, KPP Pratama Kupang melakukan sosialisasi kepada PPAT se-Kabupaten Kupang bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.

Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menyamakan persepsi antara KPP, BPN, dan PPAT terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 terkait Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Jose Marcus Fernando, mengatakan bahwa perlu dilakukan penyamaan pemahaman agar aturan yang sejatinya telah ada sejak 3 tahun yang lalu tersebut dapat diterapkan sebagaimana mestinya di Kabupaten Kupang.

"Harusnya kita telah menerapkan aturan ini sejak tahun 2017, namun kita baru bisa menerapkan aturan ini pada tahun 2019. Lebih baik terlambat daripada tidak ada pembenahan sama sekali. Perbaikan mekanisme ini merupakan sinergi yang baik antara Kantah Kabupaten Kupang dengan KPP Pratama Kupang,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, mewakili Kepala KPP Pratama Kupang, Esra Junius Ginting selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kupang, kepada POS-KUPANG.COM, jumat (26/7/2019), menyampaikan bahwa sampai saat ini masih sedikit Wajib Pajak/PPAT yang mengajukan permohonan validasi ke Kantor Pajak.

Pilkada 2020 - Melki Laka Lena Persilahkan Semua Kader Golkar Ikut Bertarung

“Setiap bulannya ada sekitar 170an transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, namun hanya belasan transaksi yang sudah dilakukan validasi di KPP Kupang. Dengan kata lain, masih sekitar 5% dari total keseluruhan transaksi,” ujar Esra.

Menurut Esra karena ketidaktahuan PPAT, maka PPAT selama ini langsung datang ke BPN tanpa validasi ke KPP terlebih dahulu.

“Sesuai dengan amanah dalam PP 34 Tahun 2016, maka prosedur validasi tersebut harus melalui Kantor Pajak sebelum disampaikan ke BPN,” tambahnya.

PDIP Sumba Timur Akan Ubah Pola Rekrutmen Untuk Pilkada 2020

Halaman
12
Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved