BWS NT II NTT Sosialisasi dan Lakukan Pendataan Awal Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Lambo

Pihak BWS NT II NTT Sosialisasi dan Lakukan Pendataan Awal Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Lambo

BWS NT II NTT Sosialisasi dan Lakukan Pendataan Awal Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Lambo
POS-KUPANG.COM/Gordi Donofan
Suasana Kegiatan sosialisasi persiapan pengadaan tanah pembangunan bendungan Mbay/Lambo di Kantor Desa Labolewa Kabupaten Nagekeo, Kamis (25/72019). 

Pihak BWS NT II NTT Sosialisasi dan Lakukan Pendataan Awal Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Lambo

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Provinsi NTT melaksanakan sosialisasi dan pendataan awal persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Mbay/Lambo.

Kegiatan sosialialiasi berlangsung di Kantor Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, Kamis (25/7/2019.

Hery Wadhi Gantikan Marsel Petu Pimpin Golkar Ende

Bupati Nagekeo dr. Johanes Don Bosco pada kesempatan tersebut menjelaskan, kegiatan kita hari ini merupakan sosialisasi dan Pendataan awal persiapan pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Mbay.

Bupati Don mengatakan pembangunan waduk ini akan segera dimulai dan berharap bahwa yang sudah kita lalui selama ini membawa kita pada sebuah sikap bersama tentang projek Waduk Lombo sudah sekian tahun bisa kita terima dengan lapang dada sehingga bisa terealisasi.

Demokrat Usulkan 4 Nama Jadi Calon Wabup Ende

Ia mengatakan bahwa keinginan pikiran masyarakat sudah kita sampaikan kepada pemerintah berbagai jenjang mendengarkan dan mengaku dalam rencana proyek ini kedepan.

"Saya berharap sebagai Bupati Nagekeo saya akan tetap berada bersama masyarakat untuk kita terima proyek ini dan kita pastikan bahwa manfaat secara maksimal dan optimal tertinggi benar-benar bagi kita masyarakat Nagekeo termasuk dari 3 desa yang sebagian wilayahnya terkena dampak dari proyek ini," ujarnya.

Ia mengatakan masih ada pihak yang menolak itu adalah yang wajar dan itu merupakan sebuah hal yang lumrah.

Ia mengatakan pola yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendata itu adalah dengan cara sensus.

Pada saat sensus semua jenis properti baik rumah, pekarangan dan tanah kosong beserta isinya didata dengan baik. Sehingga bisa dihitung nantinya dan akan ganti untung oleh pemerintah. Sehingga masyarakat yang terkena dampak menerima kompensasi yang wajar.

Halaman
123
Penulis: Gordi Donofan
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved