Pemerintah Harus Membayar Honor 81 Eks Tenaga Kontrak Sumba Barat Daya

Pihaknya hanya dapat bertemu DPRD Sumba Barat Daya menyampaikan keluhan eks tenaga kontrak daerah

Pemerintah Harus Membayar Honor 81 Eks Tenaga Kontrak Sumba Barat Daya
POS KUPANG/PETRUS PITER
Romo Paulus Dwiyaminarta, S.H, yang akrab disapah Romo Narto

Pemerintah Harus Membayar Honor 81 Eks Tenaga Kontrak Sumba Daya

POS-KUPANG.COM|WAIKABUBAK---Pengacara 28 eks tenaga kontrak daerah satu polisi pamong praja Kabupaten Sumba Barat, Romo Paulus Dwiyaminarta, S.H mengatakan, pemerintah daerah Sumba Barat Daya harus membayar gaji atau honor daerah tenaga kontrak daerah yang tidak diperpanjang masa kontrak kerja tahun anggaran 2019 tanpa kecuali.

Pembayaran itu tidak hanya kepada 28 eks tenaga kontrak daerah pada kantor satuan polisi pamong praja tetapi harus berlaku bagi 81 orang eks tenaga kontral daerah bahkan lebih yang tidak diperpanjang masa kerja tahun anggaran 2019.

Hal itu karena semenjak Januari 2019 hingga Mei 2019, 81 eks kontrak daerah bahkan lebih tetap masuk kantor melaksanakan tugas perkantoran seperti biasa. Hal itu ditandai dengan absen kehadiran kantor setiap hari.

Demikian disampaikan pengacara 28 eks tenaga kontrak daerah pada kantor satuan polisi pamong praja Sumba Barat Daya, Romo Paulus Dwiyaminarta, S.H di kantor yayasan kajian dan bantuan hukum Sarneli di Wanogaspar, Sumba Barat, Selasa (23/8/2019).

Menurut Romo Narto demikian akrab disapah, para tenaga kontrak merasa optimis mendapat perpanjangan masa kontrak kerja pada tahun anggaran 2019.

Hal itu karena setiap pimpinan dinas, kantor dan badan lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah meminta semua tenaga kontrak memasukan lamaran perpanjangan kontrak kerja ke bagian kepegawaian Sumba Barat Daya pada bulan Desember 2018. Semua tenaga kontrak telah memasukannya.

Sayangnya, terdapat puluhan hingga ratusan tidak diperpanjang masa kontrak kerja pada tahun anggaran 2019.

Yang paling disesalkan pula pada saat bersamaan, pemerintah mengangkat puluhan hingga ratusan orang baru menjadi tenaga kontrak daerah pada tahun anggaran 2019 ini.

Ia mengaku telah mendampingi puluhan eks tenaga kontrak daerah umtul bertemu bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Tallu, S.H tetapi gagal karena pak bupati sedang tugas keluar daerah.

Pihaknya hanya dapat bertemu DPRD Sumba Barat Daya menyampaikan keluhan eks tenaga kontrak daerah seraya berharap dewan dapat memperjuangkannya.

Romo Narto meminta Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Tallu, S.H harus mengambil kebijakan menyelesaikan persoalan yang menimpah eks tenaga kontrak daerah tersebut dengan membayar gaji atau honornya.

Pihaknya juga akan memproses hukum bila pemerintah Sumba Barat Daya membayar honor atau gaji tenaga kontrak baru tahun 2019 terhitung mulai Januari 2019.

KPU NTT Usulkan Pelantikan Caleg Terpilih DPRD NTT ke Mendagri

RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tidak Turun Kelas! Ini Alasanya

Hal itu karena tenaga kontral baru mulai melaksanakan tugas awal Juni 2019.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved