Komunitas Pemerhati Pantai Sumba Tengah Berikan Empat Pernyataan Sikap! Ini Isinya

-Pesisir pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan. Baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia.

Komunitas Pemerhati Pantai Sumba Tengah Berikan Empat Pernyataan Sikap! Ini Isinya
POS-KUPANG. COM/Komunitas Pemerhati Pantai Sumba Tengah
Anggota Komunitas Pemerhati Pantai Sumba Tengah foto bersama dengan wakil Bupati Sumba Tengah Daniel Landa dan Ketua DPRD Umbu Neka Djara Woli. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAIBAKUL---Pesisir pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan. Baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia.

Untuk mempertahankan fungsi wilayah pantai sebagai wilayah penyangga daratan, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, maka ketentuan hukum menjadi batas sepadan pantai menjadi syarat mutlak yang harus diperhatikan.

Penetapan batas sepadan pantai dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Ketentuan hukum mengenai batas sempadan pantai telah dikeluarkan pemerintah RI guna menjamin kepastian hukum mengenai batas sempadan pantai sebagai zona inti yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi dan melestarikan lingkungan pantai.

Kondisi limbah diPusat Perbelanjaan ini Memprihatinkan, Warga Lapor Pemerintah Kota Kupang

Perceraian BTP dengan Veronica Tan, AHOK Beberkan Orang yang Marah karena Percerainnya

Dan ketentuan hukum itu, sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang merupakan penjabaran ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Ketentuan pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 51 Tahun 20016 tentang Batas sempadan pantai.

Melihat potensi-potensi SDA yang luar biasa di wilayah pesisir pantai Sumba Tengah. Selain itu, keindahan pantai yang disuguhkan sangat menarik perhatian publik khususnya para wisatawan baik domestik maupun manca Negara, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, maka pihak Komunitas Pemerhati Pantai Sumba Tengah melihat begitu pentingnya menentukan batas sempadan pantai melalui Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap semua pantai-pantai yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

Hal itu disampaikan oleh Komunitas Pemerhati Pantai Sumba Tengah dalam rilis yang dikirim anggota Komunitas itu, Adi Umbu Sangaji kepada POS-KUPANG. COM, Selasa (23/7/2019).

Dalam rilis itu juga, berdasarkan alasan-alasan hukum yang mendasari, serta dengan mempertimbangkan kepentingan umum Kabupaten itu, Komunitas Pemerhati Pantai Sumba Tengah menyampaikan empat pernyataan sikap dalam acara Rapat Hearing/Dialog Dengar Pendapat Umum di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Tengah, Selasa (23/7/2019).

Halaman
12
Penulis: Robert Ropo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved