RSPP Betun Ajukan Keberatan ke Menteri Kesehatan Soal Turun Kelas

Manajemen Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun mengajukan keberatan kepada Menteri Kesehatan RI terkait keputusan soal klasifikasi kelas ruma

RSPP Betun Ajukan Keberatan ke Menteri Kesehatan Soal Turun Kelas
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
TUNJUK DOKUMEN--Direktur RSPP Betun, dr. Oktelin Kaswadie menunjukkan dokumen yang siap dibawa ke Menteri Kesehatan. 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| BETUN-----Manajemen Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun mengajukan keberatan kepada Menteri Kesehatan RI terkait keputusan soal klasifikasi kelas rumah sakit dari tipe C ke D*.

Keberatan itu disampaikan manajemen karena keputusan yang ditetapkan Kemenkes itu akibat kesalahan teknis yang juga bagian dari tanggungjawab Kemenkes.

Kesalahan teknisi itu terkait penilaian SDM di RSPP Betun yang belum dilakukan validasi oleh pihak terkait sehingga seolah-olah RSPP tidak memenuhi syarat. Padahal, faktualnya SDM di RSPP Betun sudah memenuhi standar sebagai rumah sakit tipe C.

"Kita tetap tipe C. Soal keputusan Menteri itu kita ajukan keberatan karena kita punya data SDM tidak divalidasi," kata Direktur RSPP Betun, dr. Oktelin Kaswadie kepada Pos Kupang.Com, Senin (22/7/2019).

Menurut Oktelin, dalam surat keberatan tersebut manajemen memberikan dengan data pendukung sehingga Kemenkes bisa melakukan penilaian ulang.

KPU Sumba Timur Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih

Petrus Bria Seran: Tidak Ada Sekolah Tutup di Malaka, Ini Penjelasannya

KPU Resmi Tetapkan 40 Caleg DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024

Oktelin menambahkan, penilaian soal kelas rumah sakit ini diduga ada kaitannya dengan upaya BPJS Kesehatan menekan biaya klaim. Sebab semakin naik kelas rumah sakit maka semakin tinggi pula klaim jasa pelayanan.

"Misalnya biaya untuk persalinan di rumah sakit tipe D satu juta, tapi kalau rumah sakit tipe C bisa dua juta," kata Oktelin.

Oktelin mengatakan, RSPP Betun tetap berstatus kelas C yang sudah didukungi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta alat kesehatan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Atambua, Munaqib saat dikonfirmasi Pos Kupang.Com mengatakan, perubahan kelas rumah sakit ini merupakan keputusan Menteri Kesehatan yang wajib dipatuhi oleh semua manajemen rumah sakit dan juga BPJS. Rumah sakit mengajukan klain biaya sesuai dengan kelas rumah sakit dan BPJS membayar biaya klaim sesuai dengan kelas rumah sakit yang bersangkutan.

Menurut Munaqib, BPJS tidak terjadi perubahan yang signifikan. Yang mengalami perubahan hanya tarif pelayanan.

"Tarif pelayanan disesuaikan dengan kelas rumah sakit. Jika sebelumnya rumah sakit itu kelas C dan turun ke kelas D maka biaya klaim jasa pelayanan harus sesuai kelas D," kata Munaqib. (j*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved