Ini yang Dilakukan KPK Terkait Pencegahan Korupsi di Papua dan Papua Barat

Ini yang Dilakukan KPK Terkait Pencegahan Korupsi di Papua dan Papua Barat

Ini yang Dilakukan KPK Terkait Pencegahan Korupsi di Papua dan Papua Barat
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Ini yang Dilakukan KPK Terkait Pencegahan Korupsi di Papua dan Papua Barat

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengevaluasi pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sejak Senin (22/7/2019) hingga Jumat (2/8/2019) mendatang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, ada tiga agenda utama yang akan dibahas. "Yaitu terkait program optimalisasi pendapatan daerah di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota; penertiban aset; dan beberapa hal penting lainnya," kata Febri dalam keterangan pers, Senin (22/7/2019).

Dukungan Terhadap Pemerintahan Jokowi- Maruf, Zulkifli Hasan Beda dengan Amien Rais

Terkait optimalisasi pendapatan daerah, KPK mendorong pemasangan alat rekam pajak di sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan; optimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); pemutakhiran zona nilai tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan BPHTB; dan optimalisasi pendapatan pajak dari sumber lainnya.

Dari segi penertiban aset, KPK mendorong percepatan sertifikasi tanah-tanah Pemda, serta tindak lanjut Perda khusus terkait tanah adat melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

Mendapat Penghargaan Roosseno Award, Begini Komentar Ahok

Kemudian kerja sama Pemda dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat dengan penerbitan surat kuasa khusus menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi.

"Aset-aset yang ditertibkan, antara lain tercatat tanah belum bersertifikat sebanyak 216 persil dengan nilai sekitar Rp 578 miliar, aset tanah dan bangunan bermasalah di Jayapura, Merauke, Biak, dan lainnya setidaknya terdapat 10 unit dengan nilai sekitar Rp 111 miliar," kata dia.

KPK juga mencatat aset kendaraan dinas masih ada yang bermasalah, seperti 286 unit kendaraan dinas tidak diketahui keberadaannya, 62 unit kendaraan di luar kartu inventaris barang (KIB) dikuasai anggota dewan tidak aktif.

Lalu, ada 402 unit kendaraan dikuasai oleh pensiunan, 155 unit kendaraan dikuasai oleh keluarga ASN yang sudah meninggal dunia.

"Hal lainnya yang menjadi perhatian KPK demi memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu akan ditandatangani nota kesepahaman antara Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, dan Kepala LIPI terkait kerja sama yang menghasilkan kajian dan naskah akademik untuk memperkuat revisi Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata dia. (Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Papua dan Papua Barat",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved