Ida Misa Bungkam Diklarifikasi Media Terkait Tudingan Sunat Dana PKH

Pendamping PKH Desa Nunleu, Ida Misa Bungkam Diklarifikasi Media Terkait Tudingan Sunat Dana PKH

Ida Misa Bungkam Diklarifikasi Media Terkait Tudingan Sunat Dana PKH
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni 

Pendamping PKH Desa Nunleu, Ida Misa Bungkam Diklarifikasi Media Terkait Tudingan Sunat Dana PKH

POS-KUPANG.COM | SOE - Pendamping PKH Desa Nunleu, Ida Misa bungkam saat hendak diklarifikasi pos kupang.com, Senin (22/7/2019) terkait tudingan menyunat uang PKH masyarakat.

Dia enggan berkomentar pada media dan hanya ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan Dinas Sosial dan DPRD Kabupaten TTS Komisi IV.

Siswa SMK Mutiara Bangsa Reok Jalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

"Saya tidak mau bicara. Nanti saya mau selesai masalah ini dengan Dinas Sosial dan DPRD saja," ungkapnya singkat saat ditemui POS- KUPANG.COM di halaman DPRD Kabupaten TTS.

Sebelum pergi ke gedung DPRD Kabupaten TTS, Ida diketahui memberikan klarifikasi kepada kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, Dinas Sosial Sugeng Hartono terkait tudingan masyarakat Nunleu.

Fahri Hamzah Ajukan Sita Paksa karena PKS Tak Kunjung Bayar Ganti Rugi

Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni mengatakan, dalam klasifikasi tersebut, Ida membantah tudingan jika dirinya menyunat uang PKH masyarakat.

Namun Nikson enggan percaya begitu saja dengan pengakuan Ida. Dalam waktu dekat bersama komisi IV DPRD Kabupaten TTS, Dinas Sosial akan turun ke Desa Nunleu untuk melakukan klarifikasi lapangan dengan mempertemukan pendamping PKH dan kelompok masyarakat penerima manfaat PKH.

"Tadi waktu klarifikasi, Ida membantah keras tudingan masyarakat Nunleu yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD TTS dan juga media. Ida menjelaskan jika uang 15 ribu yang dipungut dari KPM tersebut untuk biaya agen brilink. Pungutan ini sudah disetujui oleh seluruh KPM diakui Ida. Ida juga membantah telah menyunat uang masyarakat," ungkap Nikson.

Jika terbukti menyunat uang PKH masyarakat lanjut Nikson, Ida terancam dipecat. Selain itu jika benar, Dinas sosial akan meminta agar Ida mengembalikan uang masyarakat yang sudah disunat.

"Kita masih harus melakukan klarifikasi lapangan sebelum membuat simpulan benar tidaknya pengaduan masyarakat terkait dugaan pendamping PKH yang menyunat uang masyarakat. Kalau benar, kita akan minta pendampingnya mengganti uang masyarakat dan mengusulkan ke pusat agar pendamping yang bersangkutan dipecat," tegas Nikson.

Diberitakan POS-KUPANG.COM sebelumnya, tiga warga Desa Nunleu mewakili 402 penerimaan program bantuan PKH di Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan mendatangi DPRD TTS, Jumat (19/7/2019) pagi.

Kedatangan warga Desa Nunleu ini ingin mengaduhkan pendamping PKH Desa Nunleu, Ida Misa yang telah menyunat uang penerima manfaat PKH.

Tak tanggung-tanggung Ida menyunat uang PKH per penerimaan manfaat dengan dengan nominal Rp.100.000 hingga Rp. 400.000.

Selain menyunat uang PKH, Ida juga menarik pungutan Rp.15.000 per penerimaan manfaat sebelum pencairan uang PKH. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved