DPRD NTT Siap Panggil BPN Terkait Persoalan Lahan di Nunkurus

Komisi I harus segera menggelar rapat dengar pendapat dengan BPN dan meminta proses sertifikasi lahan dihentikan

DPRD NTT Siap Panggil BPN Terkait Persoalan  Lahan di Nunkurus
POS KUPANG/EDY HAYONG
Tokoh masyarakat Kupang Timur, Ony Benyamin ketika memperlihatkan bukti kepemilikan lahan tanah milik 7 suku di Nunkurus kepada wartawan, Selasa (16/7/2019) 

DPRD NTT Siap Panggil BPN Terkait Persoalan  Lahan di Nunkurus

POS KUPANG.COM I KUPANG--Komisi I DPRD NTT telah mengambil sikap tegas dengan mengagendakan rencana  memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyikapi persoalan lahan di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Pasalnya, pasca dicabutnya izin hak guna usaha (HGU) PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PGGS), kini melahirkan persoalan baru karena warga yang berhak mengambil lahannya justru dicaplok pihak tertentu.

Sikap Komisi  I DPRD NTT ini diambil ketika digelar dialog bersama antara warga Nunkurus yang difasilitasi Forum Relawan Jokowi NTT bertempat di ruang rapat komisi I,  Kamis (18/7/2019). Kehadiran warga diterima tiga anggota Komisi I, yakni Yunus Naisunis (F-PKB), Jhon Elpy Parera (F-Partai NasDem) dan Umbu Hiya Hamataki (F-Partai Demokrat).

Yunus Naisunis mengatakan, pihaknya segera menggelar rapat internal menyikapi aspirasi yang disampaikan Forum Relawan Jokowi NTT bersama masyarakat Nunkurus. Langkah yang diambil adalah memanggil pihak BPN  untuk membahas persoalan lahan Nunkurus agar proses sertifikasi dilakukan secara cermat dan akurat.

Sementara Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem, Jhon Elpy Parera mengatakan, dari pemaparan yang disampaikan terkait lahan di Nunkurus, maka harus disikapi dalam waktu dekat.

Patut dicurigai ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam pembagian lahan pasca dicabutnya izin HGU PGGS.

Komisi I harus segera menggelar rapat dengar pendapat dengan BPN dan meminta proses sertifikasi lahan dihentikan sementara agar diberikan kepada pemilik yang sah.

Koordinator Relawan Jokowi NTT, John Ricardo menjelaskan, masyarakat Desa Nunkurus tidak pernah menolak kehadiran investor. Namun yang dipersoalkan adalah, lahan yang ada diberikan kepada orang- orang yang bukan pemilik lahan.

Padahal sudah 26 tahun lamanya, tanah milik mereka tidak dikelola karena terikat dengan izin HGU.

"Kita harapkan BPN tidak menerbitkan sertifikat walau sudah disiapkan untuk diberikan kepada mereka yang bukan pemilik lahan pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kupang yang dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang," papar John Ricardo.

Menurut Jhon, pihaknya bersama warga meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini.

Pemerintah dan pihak pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tunggadea, Dalam Kom, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus. Upaya ini untuk meminimalisasi dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat.

"Sebagai barisan relawan Jokowi, kami  memastikan posisi sebagai mata, telinga dan hati Presiden Jokowi di tengah masyarakat. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan masyarakat semisal persoalan tanah yang terjadi pada masyarakat Nunkurus, pihak kami menjamin keberpihakan pada masyarakat," tegasnya.

Benda yang Diduga Bom di Kabupaten TTU Diamankan Tim Gegana Polda NTT

Herman Man Ajak Masyarakat Kota Kupang Dukung Progam Bulan Dana PMI 2019

Desa Oelbiteno Jadi Pilot Project Desa Model TP PKK NTT Jadi Pilot Project Desa Model TP PKK NTT

Dia menambahkan, kehadiran Presiden Jokowi harus menjadi kegembiraan untuk rakyat, bukan sebaliknya membawa penderitaan. Langkah pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi harus menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayon)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved