Opini Pos Kupang

Opini Pos Kupang 17 Juli 2019: UU Jakon vs UU Tipikor

Hal mendasar dari UU No 2/2017 yang terdiri dari 14 bab dan 106 pasal itu, tidak satupun pasal yang memuat sanksi pidana secara eksplisit.

Opini Pos Kupang 17 Juli 2019: UU Jakon vs UU Tipikor
ferry ndoen
Dr. Ir. Andre W Koreh,MT

UU Jakon vs UU Tipikor
Dr. Ir. Andre W. Koreh, MT
Pengamat dan Pelaku Jasa Konstruksi
Bekerja di Kantor Gubernur NTT

KEHADIRAN UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Jakon) menggantikan UU No. 18 Tahun 1999, sangat dinantikan masyarakat jasa konstruksi, karena membawa harapan baru.

Hal mendasar dari UU No 2/2017 yang terdiri dari 14 bab dan 106 pasal itu, tidak satupun pasal yang memuat sanksi pidana secara eksplisit.

Ini berbeda dengan UU 18/1999 khususnya pasal 43 yang menyatakan ada sanksi pidana bagi pengguna dan atau penyedia jasa yang karena kesalahannya, menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi .

Jika dicermati secara keseluruhan maka perikatan perjanjian para pihak dalam UU No. 2/2017 adalah perjanjian perdata.

Dan lebih khusus lagi bila terjadi kegagalan bangunan maka sanksi yang diberikan berbeda dengan UU 18/1999.

Perjanjian secara perdata dalam konteks jasa konstruksi secara sederhana dapat dijelaskan dalam empat perspektif yaitu,

pertama, apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji misalnya terdapat pekerjaan yang volumenya kurang atau tidak sesuai volume dalam kontrak,

maka penyedia jasa wajib menambahkan volume pekerjaannya sampai terpenuhi volume yang ditetapkan dalam kontrak.

Kedua, apabila kwalitas pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai syarat keteknikan maka penyedia jasa wajib memperbaikinya sesuai spesifikasi yang disyaratkan.

Halaman
1234
Editor: Ferry Jahang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved