Koperasi Harian Berbadan Hukum Tidak Bermasalah

Apabila masyarakat memilih untuk meminjam di koperasi harian tidak bermasalah, asalkan koperasi tersebut memiliki keabsahan dokumen dan berbadan hukum

Koperasi Harian Berbadan Hukum Tidak Bermasalah
(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ilustrasi- Karyawan menghitung mata uang rupiah 

 Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - "Apabila masyarakat memilih untuk meminjam di koperasi harian tidak bermasalah, asalkan koperasi tersebut memiliki keabsahan dokumen dan berbadan hukum. Koperasi harian ini memang sudah jadi alternatif bagi warga,".

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT, Untung Sudrajad ketika ditemui POS-KUPANG.COM, Jumat (12/7/2019).

Menurut Untung, selama koperasi harian itu memiliki badan hukum, maka tidak ada persoalan. "Jadi kalau seperti koperasi harian dan berbadan hukum atau miliki keabsahan dokumen, maka saya kira tidak bermasalah," kata Untung.

Didampingi Kepala Seksi Pengawasan Koperasi , Umbu Ndaparoka, Untung menjelaskan, jikalau koperasi memiliki kelengkapan dokumen dan mempuntai keabsahan, maka tidak masalah .

"Memang kita lihat selama ini kebanyakan rentenir yang beraksi sehingga bisa memberatkan masyarakat. Ini memang cukup berbahaya," katanya.

Dikatakan, kedepan pemerintah akan terus melakukan pembenahan -pembenahan.
Apalagi, lanjutnya dengan perkembangan teknologi, maka pemerintah akan mendorong agar koperasi tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam tapi juga bergerak di sektor ril sehingga benar-benar menjadi soko guru.

Pengda Pelti Provinsi NTT akan Dikukuhkan Rabu 17 Juli, Simak Penjelasan Sekum Pelti NTT

Jelang Putaran 2 Liga 1: Persib Bandung Inginkan Bomber Kroasia, Ceres Negros Berlabuh di Persija

"Kalau koperasi ini dampaknya besar pada masyarakat dan terasa sebab SHU yang langsung disetor ke anggota.

Kita pahami bahwa dunia usaha cepat, dan banyak sekali usaha-usaha ekonomi yang juga berkembang," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah juga saat ini fokus pengembangan pada UMKM dan saat ini di NTT ada sekitar 1003 UMKM.

"Kita sudah kerjasama OJK soal literasi keuangan dan mengenal sumber-sumber pendanaan bagi masyarakat.

Kelemahan kita, yakni jiwa kewirausahaan masih terbatas," ujarnya.
Dikatakan, pemerintah sebenarnya mampu mengajarkan tentang wirausaha, tapi mindset belum mampu menularkan, karena itu pihaknya berencana mengundang pelaku usaha untuk memberikan testimoni.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved