Batal Terima Honor,13 Anggota Eks Satpol PP Sumba Barat Daya Kecewa ,Simak Beritanya

anggota Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya mengaku sangat kecewa dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumba Barat Daya, Daud Taka karena hari

Batal Terima Honor,13 Anggota Eks Satpol PP Sumba Barat Daya Kecewa ,Simak Beritanya
Yohanes Ngongo bersama teman-temannya mendatangi DPRD Sumba Barat
Yohanes Ngongo bersama teman-temannya mendatangi DPRD Sumba Barat Daya beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan hak-haknya. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM/TAMBOLAKA--Sebanyak 13 anggota Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya mengaku sangat kecewa dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumba Barat Daya, Daud Taka karena hari ini, Jumat (12/7/2019) batal menerima gaji atau honor selama 5 bulan bekerja terhitung Januari 2019 hingga Mei 2019.

Kedatangan 13 anggota satpol PP ke Kantor Satpol PPB Sumba Barat Daya, Jumat (12/7/2019) untuk menerima gaji atau honor sesuai rekomendasi Kasat Pol PP tertanggal 1 Juli 2019.

Sayangnya sesampai kantor Satpol PP pukul 8.00 pagi dan menunggu hingga pukul 14.30 wita tak kunjung datang Kepala satu polisi Pamong Praja Sumba Barat Daya, Daud Taka.

Eks anggota Satpol PP Sumba Barat Daya tersebut mengaku kecewa dengan sikap pimpinan yang tidak menempati janjinya.

Ini Bocoran Susunan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi Ungkapkan Banyak Menteri Lama Bertahan

Saat Jiwa Tertekan, Stress Menikam Batin, Begini Cara Mengatasi dan Mengelola Stres

Demikian disampaikan anggota Satpol PP Sumba Barat Daya Yohanes Ngongo didampingi rekan-rekan di halaman kantor bipati Sumba Barat Daya, Jumat (12/7/2019).

Menurutnya, kepala satuan polisi pamong praja Sumba Barat Daya, Daud Taka telah mengeluarkan rekomendasi untuk 13 anggota Satpol PP yang tidak diperpanjang masa kontrak kerja pada tahun 2019 untuk menerima honor selama 5 bulan bekerja dilingkup pemerintahan Sumba Barat Daya terhitung Januari 2019 hingga Mi 2019

Namun justru Kepala Satpol pp Sumba Barat Daya, Daud Taka, tidak masuk kantor. Melihat suasana demikian, maka ia meminta salah satu kepala bidang menghubunginya dan mendapat jawaban kalau para tenaga kontrak daerah yang tidak diperpanjang masa kerja pada tahun 2019 tidak mendapatkan haknya meskipun telah mengabdi selama 5 bulan lamanya sejak Januari hingga Mei 2019.

Seleksi Calon Pimpinan KPK: 5 Pegawai KPK Kandas, Seluruh Jenderal Polisi Lolos, TNI Gagal

Karena Yohanes Ngongo dan kawan-kawan memutuskan memperjuangkan hak mereka sesuai peraturan hukum yang berlaku. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved