Gaji ASN di Dinas PKO dan Dinkes Belum Dibayar. Ini Pemicunya

Penundaan pembayaran gaji dilakukan lantaran kedua dinas tersebut belum melaporkan aset yang dimiliki baik itu aset bergerak maupun aset yang tidak be

Gaji ASN di Dinas PKO dan Dinkes Belum Dibayar. Ini Pemicunya
POS-KUPANG.COM/TOMMYMBENU NULANGI
Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt memerintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kabupaten TTU untuk melakukan penundaan pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten TTU.

Penundaan pembayaran gaji dilakukan lantaran kedua dinas tersebut belum melaporkan aset yang dimiliki baik itu aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak sehingga kedua dinas itu dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.

Krisis AIr, Polres Belu Bagi Air Bersih Buat Warga Atambua

Jenderal Bintan Tiga ini Diperiksa TGPF, Sebelumnya Menjabat Mantan Kapolda Metro Jaya

Ajakan Pulang Bersama dari Tomohon ke Manado, Pria ini Indehoi Teman Kantor, Ini Kronologinya

Hal itu disampaikan oleh Plt. Seekretaris Daerah Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjannya beberapa waktu yang lalu.

Fransiskus mengatakan, kinerja kerja para ASN pada dua dinas tersebut dinilai kurang baik karena hingga saat ini belum melaporkan aset yang dimiliki oleh kedua dinas itu baik aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak.

Padahal, kata Frans, pemerintah daerah telah menyurati kepada dua dinas untuk segera memberikan laporan mengenai aset baik aset yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak.

"Untuk pembayaran gaji ASN maupun tenaga honorer di Dinas Kesehatan dan Dinas PKO, kita pending sementara waktu karena memiliki kinerja yang kurang baik. Sampai saat ini kedua dinas itu belum menyerahkan laporan aset," jelasnya.

Diakui Fransiskus, selama empat tahun berturut-turut dimulai dari tahun 2004 sampai dengan saat ini, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten TTU masih meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Masalahnya, jelas Fransiskus, kedua dinas yakni Dinas Kesehatan dan Dinas PKO Kabupaten TTU belum melaporkan aset, sehingga dari aspek kinerja, kedua dinas itu dinilai kurang bagus dan tidak serius dalam menangani aset.

Terperosok ke Dalam Lubang 32 Meter, Begini Kondisi Bocah 3 Tahun, Simak Kronologinya

"Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten TTU berupaya untuk pengelolaan keuangan masuk dalam predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun sejak tahun itu pula kita masih tersisa satu akun yakni pengelolaan aset," terangnya.

Meskipun demikian, jelas Fransiskus, pimpinan Daerah selaku PPK memberikan sangsi kepada ASN yang bekerja di dua dinas tersebut dengan melakukan penundaan pembayaran gaji untuk dua bulan secara berturut-turut yakni pada bulan juli dan bulan agustus.

Mengenai batas waktu penundaan pembayaran gaji tersebut, ungkap Fransiskus, dirinya belum bisa memastikan karena masih harus menunggu keputusan resmi dari Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes selaku ketua PPK tingkat Kabupaten TTU.

"Kita belum tau pasti apakah penundaan pembayaran gaji ini hanya dua bulan saja atau lebih karena semua keputusan ada di Pak Bupati. Tapi Kalau dalam waktu dekat data aset itu sudah diserahkan maka kita akan proses pembayaran gaji," terangnya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved