OJK Nilai Perbankan di NTT dalam Kondisi Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT menilai perbankan di NTT yang berada dibawah pengawasannya dalam kondisi sehat

OJK Nilai Perbankan di NTT dalam Kondisi Sehat
POS KUPANG/YENY RACHMAWATI
KPw BI NTT dan OJK NTT menggelar acara Santai-Santai Omong Dengn Media (Sasando Dia), di KPw BI, Selasa (972019). 

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Perbankan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 12 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam kondisi sehat.

"Terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan seluruh industri jasa keuangan, masih dalam keadaan baik-baik. Yang menjadi tanggung jawab OJK langsung di Provinsi NTT adalah lembaga jasa keuangan yang berkantor pusat di NTT yaitu bank atau BPD dan 12 BPR seluruhnya dalam kondisi sehat," kata Kepala OJK NTT, Robert Sianipar di Lantai II KPw BI NTT, Selasa (9/7/2019).

Robert mengungkapkan hal tersebut dalam acara yang digelar Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia NTT dan OJK NTT yakni Diseminasi Bersama antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan dan Edukasi Perlindungan Konsumen, yang diramu dalam bentuk Santai-Santai Omong Dengan Media (Sasando Dia).

Tipu Empat Warga Kelapa Lima Jadi Tenaga Kontrak, Katarina Terancam Empat Tahun Penjara

Himapala UMK Bentuk Anggota Lebih Cekatan

Ia menjelaskan, hasil perkembangan sampai dengan posisi Mei 2019, total aset perbankan sudah mencapai Rp 37 triliun, dengan kredit kurang lebih Rp 30 triliun dan dana pihak ketiga sekitar Rp 27 triliun.

Menurut Robert, indikator-indikator keuangan untuk BPR terutama rasio Non Performing Loan (NPL) relatif terjaga pada kisaran dua persen lebih sedikit masih jauh di bawah ambang batas lima persen.

"Untuk itu kami tetap mendorong pertumbuhan kredit tadi. Karena secara persentase pertumbuhannya baru sekitar 1,54 persen year-to-date dengan Desember 2018 ke Mei 2019. Sedangkan target kita kurang lebih 11 persen," tuturnya.

Jangan Tergiur Investasi Ilegal

Robert mengatakan hal lain yang menjadi tugas OJK yaitu edukasi dan perlindungan konsumen. OJK sudah melakukan 11 kali edukasi di tempat yang berbeda.

Lanjutnya, dengan tematik edukasi OJK tahun ini menyasar kepada para UMKM, perempuan dan mahasiswa. Dalam minggu ini, lanjutnya, OJK telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi berencana akan menghadirkan 100 UMKM di Kantor OJK.

Doddie Latuharhary Tampil dalam Syukuran HUT ke-73 Bhayangkara di Polda NTT

Ketemu  Penjual Lampu Sehen di Pasar,Kades Loke Jadikan Rekanan   

"Disana kita akan edukasi apa saja produk-produk keuangan dan jasa keuangan. Ini menjadi penting. Hal yang menarik ialah seberapa gencar kita melakukan edukasi, investasi ilegal itu masih terjadi," tuturnya.

Ia menyebutkan, salah satu investasi ilegal yaitu BigData sudah makan korban. Satgas Waspada Investasi sudah mengundang korban dan meminta penjelasan.

"Ini penting karena rekan media bisa mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur dengan investasi ilegal," katanya.

Kata Robert untuk perlindungan konsumen, perlu edukasi kepada masyarakat. Bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diberikan waktu 20 hari untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi bila ada ketidakpahamanan antara nasabah dan lembaga jasa keuangan, maka LJK tersebut wajib menyelesaikan dalam 20 hari kerja.

"Ini yang belum dipahami masyarakat, sehingga angka pengaduan meningkat terutama restruktur kredit, pelunasan dipercepat, penyediaan produk yang tidak sesuai dengan pelayanan nasabah, dan hal lainnya," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

Penulis: Hermina Pello
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved