Pengelola Pantai Pede Surati Gubernur NTT

Pengelola obyek wisata Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat , PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) menyurati Gubernur NTT. Surat itu

Pengelola Pantai Pede Surati Gubernur NTT
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Hotel di Pantai Pede Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, NTT, 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Pengelola obyek wisata Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat , PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) menyurati Gubernur NTT. Surat itu meminta pertimbangan gubernur soal rencana mengambil alih pengelolaan.

Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing,M.Si Selasa (9/7/2019).

Menurut Sony, Pemprov NTT sementara melakukan penataan perjanjian kerja sama operasi (KSO) dengan sejumlah pihak,termasuk pengelola Pantai Pede.
"Untuk Pantai Pede itu, pengelolanya mengirim surat ke Gubernur NTT untuk minta pertimbangan rencana ambil alih kelola. Mereka minta pertimbangan karena mereka baru usaha," kata Sony.

Air dan Infrastruktur Jalan Masih Dikeluhkan Warga Poco Ranaka, Ini Kata Anggota DPRD Terpilih

Dijelaskan, Pemprov NTT akan membahas soal KSO itu dengan mereview kembali kontrak kerja sama.

"Jadi surat ke gubernur itu , PT.SIM meminta pertimbangan karena baru usaha," katanya.
Ditanyai soal pendapatan PT.SIM , ia mengatakan dalam satu tahun pendapatannya Rp 250 juta yang mana digunakan untuk operasional dan sebagainya.

Begini Kata Barbie Kumalasari soal Sindiran Nikita Mirzani

"Karena itu, kami rencana setelah kami bahas masalah Lippo Plaza tanggal 12 Juli 2019 ini baru kita undang PT.SIM untuk bahas soal Pantai Pede," ujarnya.

Dikatakan, kebijakan Pemprov NTT menata aset itu sekaligus memanfaatkan aset dengan baik agar berguna bagi masyarakat NTT.

"Uang dari pengelolaan itu diharapkan bisa digunakan untuk mengatasi masalah di NTT seperti gisi buruk, kemiskinan, perumahan dan sebagainya. Karena itu aset -aset yang diberikan kepada pihak ketiga untuk kelola perlu ditata. Pengelolanya juga harus duduk bersama untuk re negosiasi lagi," katanya.

Terkait dalam perjanjian kerja sama terdahulu ada MoU, ia mengatakan, setiap kebijakan bisa direview sesuai perkembangan zaman, karena itu sebuah kontrak apabila merugikan rakyat atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus direview.

"Jika tidak, maka nanti kita dianggap bersekongkol dengan pengusaha untuk merugikan rakyat. Kita harapkan adanya kerja sama itu harus saling menguntungkan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemprov NTT dalam menata kembali KSO dengan pihak ketiga, telah mengambil alih pengelolaan Sasando International Hotel.
Pemprov NTT juga akan mereview perjanjian KSO dengan Lippo Plaza,Suba Suka dan Pantai Pede.(*)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Ferry Ndoen
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved