Belum Semua KPM Belanjakan Dana BNPT

Belum Semua KPM Belanjakan Dana BNPT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala KPw BI NTT, Naek Tigor Sinaga memaparkan materi terkair Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional triwulan I.

Dimana ada dua isu strategis yang disampaikan yaitu Bakumpul UMKM Manuju Online dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diluncurkan pada 23 Februari 2017 adalah program bansos pangan yang disalurkan non tunai menggantikan program Beras Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rastra).

Ia menyampaikan BPNT di Provinsi NTT baru disalurkan pada bulan Juli 2018 dan Kota Kupang dipilih menjadi kota pertama penyaluran BPNT.

Launching BPNT secara resmi dilaksanakan
pada tanggal 26 November 2018 di salah satu Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Alak, Kupang.

BPNT adalah transformasi dari bansos Raskin dan Rastra yang ditujukan kepada penduduk dengan kondisi sosialekonomi 25% terendah di daerah.

Program ini, lanjutnya, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan serta mendorong
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).

• BI Terapkan Isu Strategis Bakumpul UMKM Manuju Online

Ia menyebutkan pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000 per bulan per KPM melalui KKS yang dapat dicairkan setiap tanggal 25 per bulannya dan dana tersebut tidak dapat ditarik tunai dan hanya dapat dibelanjakan dalam bentuk beras atau telor di e-Warong.

Jumlah dana BPNT yang disalurkan melalui KKS per bulan Maret 2019 sebesar Rp 2,63 miliar dan telah disalurkan kepada 12.793 KPM di Kota Kupang.

Tingkat penyerapan merupakan indikator untuk melihat penggunaan dana BPNT oleh KPM. Tingkat penyerapan kurang dari 100% menunjukkan belum semua KPM membelanjakan dana BPNT untuk membeli bahan pangan yang ditentukan sehingga perlu didorong dalam rangka optimalisasi penggunaan BPNT.

• Ingin Pertumbuhan Ekonomi NTT Melonjak? Begini Triknya

"Dalam perkembangannya, Pemerintah berencana memperluas penyaluran BPNT secara bertahap sehingga pada akhir tahun 2019 seluruh kabupaten/kota telah melaksanakan penyaluran BPNT," tuturnya.

Sesuai instruksi dari Kementerian Sosial, perluasan penyaluran BPNT di Provinsi NTT tahun 2019 akan menambah 438.817 KPM yang dibagi dalam tiga tahap penyaluran
dengan rincian:
1) Tahap 1: Belum dan Malaka
2) Tahap 2: Sumba Barat, Manggarai, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan,
Manggarai Barat, Lembata, Ende, Ngada, Sumba Barat Daya, Nagakeo, dan
Manggarai Timur
3) Tahap 3: Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Flores Timur, Timur Tengah Utara, Alor, Sikka, dan Sabu Raijuai (*)