DPRD Sumba Barat Tolak Ranperda Budaya Hidup Hemat

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang budaya hidup hemat yang diajukan pem

DPRD Sumba Barat Tolak Ranperda Budaya Hidup Hemat
Pos Kupang.com/Petrus Piter
DPRD Sumba Barat sedang mengadakan pembahasan ranperda hidup hemat di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Kamis (4/7:2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM/TAMBOLAKA---Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang budaya hidup hemat yang diajukan pemerintah dalam sidang paripurna DPRD Sumba Barat, Kamis (4/7/2019).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Sumba Barat, Gregorius HBL Pandango, S.E didampingi Wakil Ketua DPRD, Daniel Bili, S.H.

Dewan menolak Ranperda budaya hidup untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) setelah melakukan konsultasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Menurut ketua fraksi Nasdem DPRD Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, S.H di kantor DPRD Sumba Barat, Jumat (5/7:2019) menyatakan secara kelembagaan DPRD Sunba Baarat mendukung Ranperda budaya hidup hemat.

Gonta-ganti Pemain dan Pelatih Penyebab Maung Bandung Persib Sering Terseok Awal Musim Kompetisi?

Chris John Siap Dipukul KO Menpora dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat di GOR Flobamora

Namun ketika membaca isi ranperda itu bertentangan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), undang-undamg dasar 1945 dan ubdang-undang nomor nomor 5 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undamg-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemanusiaan dan kebudayaan.

Dalam Ranperda tersebut membatasi pemotongan hewan juga adalah hukuman badan dan hukuman pidana denda dan lain-lain.

Karena sebelum pembahasan, dewan Sumba Barat berangkat ke Jakara.
Dalam pertemuan konsultasi itu Kementerian Hukum dan HAM RI, menyarankan merubah judul
Ranperda , budaya hidup diganti dengan pembatasan pemotongan.

Sebagai pimpinan DPRD Sumba B Barat, Ia melihat seluruh proses harus berjalan baik sesuai harapan rakyat daerah ini.

Mencermati isi Ranperda itu maka partai Nsdem menyatakan menolak Ranperda budaya hidup hemat diietapkam menjadi. Peraturan daerah. karena bertentangan hak asasi manusia dan hak dasar lainnya.

Foto Telanjangnya Terpajang di Majalah Dewasa Play Boy, PNS Cantik Akhirnya Lakukan Hal Ini

Mencernati hal itu maka partai Nasdem dengan tegas menolaknya.

Berikut partai yang menolak Ranperda budaya hidup hemat ditetapkan menjadi peraturan daerah yakni Nasdem, Golkar dan PKB.

Sedangkan fraksi partai politik yang menerima Ranperda Budaya Hidup Hemat adalah fraksi PDIP, Gerindra dan fraksi keadilan Nurani.
(*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved