BREAKING NEWS: Polisi Tahan Dua Tersangka Korupsi Dana Desa Sumba Barat Daya

Penyidik Polres Sumba Barat secara resmi menahan dua tersangka dugaan korupsi atas biaya pelaksanaan kegiatan Bintek aparatur desa SBD

BREAKING NEWS: Polisi Tahan Dua Tersangka Korupsi Dana Desa Sumba Barat Daya
POS-KUPANG.COM/ petrus piter
pengacara kedua tersangka, Yohanes Dappa, S.H, M.Hum

PolresTahan Dua Tersangka Korupsi Dana Desa Sumba Barat Daya

Laporan Reporter POS-KUPABG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM | TAMBOLAKA- Penyidik Polres Sumba Barat secara resmi menahan dua tersangka dugaan korupsi atas biaya pelaksanaan kegiatan Bintek aparatur desa tahun anggaran 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan berlangsung di Jakarta tanggal 11-15 Juli 2019.

Kedua tersangka tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang juga adalah pelaksana tugas (plt) Inspektorat Sumba Barat Daya, Aleks Saba Kodi dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa (kabid Pemdes) pada Dinas PMD Sumba Barat Daya, Rinto Danggaloma di ruang tahanan Polres Sumba Barat, Jumat (5/7/2019) pukul 19.00 wita.

Penahanan kedua pejabat Dinas PMD Sumba Barat Daya tersebut berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.HAN/75/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani Wakapolres Sumba Barat, Kompol I Nyoman Budi Artawan, S.H. Sik, MM.

Alasan penahanan kedua tersangka adalah demi percepatan penyidikan, diduga akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan pidana.

DPRD Sumba Barat Daya, Akui Sudah Ingatkan Pemerintah Gunakan Sesuai Peruntukan

Hal itu dibenarkan pengacara kedua tersangka, Yohanes Bulu Dappa, S.H, M.Hum kepada wartawan di kediamannya di Poma, Kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Sabtu (6/7/2019) sore.

Dalam surat perintah penahanan itu disebutkan Kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis aparat desa tahun anggaran 2019. Perbuatan itu diduga melanggar pasal 12 huruf e undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menanggapi penahanan terhadap kedua tersangka, demikian pengacara Yohanes Bulu Dappa, S.H, M.Hum yang mengaku ditunjuk pihak penyidik kepolisian Polres Sumba Barat untuk mendampingi kedua tersangka sejak Kamis (4/7/2019) akan melakukan langkah hukum dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolres Sumba Barat, Senin (8/7/2019) mendatang.

VIDEO: Benarkah Ada OTT di PMD Sumba Barat Daya? Begini Penjelasan Kepala Dinasnya

Menjawab pertanyaan apakah permohonan tersebut diakomodir atau tidak diakomodir, ia mengatakan hal itu sepenuhnya wewenang Kapolres Sumba Barat, AKBP Michael Irwan Thamsil, SIk dengan mempertimbangkan alasan permohanan tersebut.

Menurutnya, alasan mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena kedua pejabat memiliki peran sentral di Dinas PMD Sumba Barat Daya sehingga bila ditahan akan berdampak mandeknya pelayanan pemerintahan di Dinas PMD Sumba Barat Daya.

Menjawab pertanyaan pos kupang merujuk pada kasus tersebut dimana kegiatan itu belum berjalan, manakah unsur kerugian negaranya? Terhadap hal itu pengacara Yohanes Dappa, S.H, M.Hum mengatakan sedang mengkajinya. (*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved