DPRD NTT Segera Gelar Rapat dengan Pemerintah untuk Sikapi Kasus Jiplak Motif Tenun Ikat

DPRD NTT akan menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menyikapi kasus penjiplakan motif tenun ikat asal NTT.

DPRD NTT Segera Gelar Rapat dengan Pemerintah untuk Sikapi Kasus Jiplak Motif Tenun Ikat
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo

DPRD NTT Segera Gelar Rapat dengan Pemerintah untuk Sikapi Kasus Jiplak Motif Tenun Ikat

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- DPRD NTT akan menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menyikapi kasus penjiplakan motif tenun ikat asal NTT.

DPRD NTT mendorong agar masalah penjiplakan motif tenun ikat itu ditindaklanjuti secara tegas oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo , Senin (1/7/2019).

"Tadi dalam rapat pimpinan DPRD , kasus tenun ikat ini dibahas secara khusus. DPRD NTT merekomendasi agar perlu ada rapat dengan Pemprov NTT untuk membahas kasus penjiplakan motif NTT," kata Winston.

Menurut Wiston, sebagai DPRD NTT , pihaknya mengakui bahwa respon terhadap kasus itu sangat lamban dan kurang proakti.

Ekspresi Menggemaskan Rose BLACKPINK Saat Main Game Bareng Lisa Ini Bikin BLINK Gak Bisa Tidur

Nona-nona NTT Belajar Bahasa Korea, Hasilnya di Luar Dugaan

Ternyata Ini Nih Sosok Fanboy Terbesar Jin BTS Simak Foto dan Video Kebersamaan Mereka

Wajah Tampan V BTS Ternyata Turunan Dari Sang Ayah Lihat Foto-foto Mereka Mirip Banget

"Padahal keluhan soal kasus ini sudah lama dibincangkan di medsos. Kami mendesak gubernur agar mengambil semua langkah dan tindakan yamg diperlukan melindungi kekayaan budaya NTT," katanya.

Anggota Komisi V DPRD NTT ini mengatakan, tidak hanya motif tenun ikat Sumba tetapi semua kekayaan budaya NTT.

Karena itu, lanjutnya dalam jangka menengah perlu studi lebih lanjut dan serius tentang hal ini agar jelas langkah dan tindakan apa saja yang harus dilakukan karena begitu banyak dan beraneka rupa khazanah kekayaan budaya kita

"Saya memikirkan untuk diusulkannya PERDA oleh DRPD NTT, yakni Perda Perlindungan Kekayaan Budaya NTT agar pemda dapat payung regulasi dan memudahkan untuk merumuskan program dan alokasi dana untuk pembiayaannya," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved