Dinas Kesbangpol NTT Gelar Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial di TTU

Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT kembali menggelar rapat penanganan gangguan konflik sosial di Kabupaten TTU.

Dinas Kesbangpol NTT Gelar Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial di TTU
POS-KUPANG.COM/ Thomas Mbenu Nulangi
Dandim 1618TTU, Letkol Arm. Roni Junaidi, S.Sos sedang membawakan materi pada kegiatan rapat penanganan gangguan konflik sosial di Rumah Makan Litani, Kefamenanu, Selasa (272019). 

Dinas Kesbangpol NTT Gelar Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial di TTU

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT kembali menggelar rapat penanganan gangguan konflik sosial di Kabupaten TTU.

Rapat tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Litani, Kota Kefamenanu, Selasa (2/7/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Politik Kesbangpol Provinsi NTT, Ady E. Mandala, Kapolres TTU AKBP. Rhisian Krisna Budhiaswanto, Dandim 1618/TTU, Letkol Arm. Roni Junaidi, S.Sos, Kepala Kesbangpol TTU Joseph Kuabib.

Selain itu, hadir pula beberapa elemen masyarakat diantaranya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, forum, komponen strategis lainnya.

Kepala Bidang Politik Kesbangpol Provinsi NTT Ady Endezon Mandala mengatakan, kegiatan itu dilakukan dalam rangka untuk melihat dan memetakan berbagai potensi konflik yang ada di daerah.

"Supaya bisa dapat dicarikan langkah penyelesaian secara lebih tepat. Dan model ini nantinya akan dijadikan sebagai role model atau exercise yang akan dibawa dalam rapat koordinasi penanganan konflik sosial secara terpadu tingkat Provinsi NTT di Flores Timur yang menghadirkan seluruh kabupaten/kota ," terangnya.

Ady menambahkan, model penanganan konflik sosial yang dibahas di Kabupaten TTU akan dijadikan model untuk dapat ditiru atau dicontoh cara penanganan terbaik oleh kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Ady menambahkan, berdasarkan hasil rapat, potensi konflik sosial yang sering terjadi di Kabupaten TTU yakni masalah penyelesaian tapal batas daerah seperti di TTS, Malaka, dan ujungnya di TTU.

Wabup Kupang Berang Temukan Keanehan di Puskesmas Oelbiteno

Ini 15 Nama Berpotensi Jadi Capres 2024 Menurut Denny JA Sebut , Ada Ridwal Kamil, Sandiaga dan AHY

LSI Denny JA Sebut Ahok Bisa Jadi Kuda Hitam pada Pilpres 2024, Punya Efek Kejut

"Jadi kita pemerintah provunsi berharap adanya good will dari semua pihak bersama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan postoriti," jelasnya.

Ady menjelaskan, potensi konflik sosial lainnya yang bakal terjadi di Kabupaten TTU yaitu masalah yang timbul dari dampak dari pemilihan umum, konflik pertanahan, masalah kriminal, dan lain sebagainya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved