Persoalan Pencaplokan Motif Tenun, Kanwil Kemenkumham NTT : Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap persoalan pencaplokan motif NTT

Persoalan Pencaplokan Motif Tenun, Kanwil Kemenkumham NTT : Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa
POS-KUPANG.COM/ ROBERT ROPO
Seorang pengrajin sedang menenun tenun ikat Sumba Timur 

Persoalan Pencaplokan Motif Tenun, Kanwil Kemenkumham NTT : Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku  tidak bisa berbuat apa apa terhadap persoalan pencaplokan motif kain tenun milik kabupaten di NTT oleh pihak luar.

Hal ini terjadi karena motif kain tenun tersebut belum dilindungi secara hukum sehingga tidak ada dasar hukum untuk melakukan protes terhadap pihak tersebut.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTT Erni Mamo Li saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM pada Minggu (30/6/2019) malam melalui sambungan telepon menanggapi pencaplokan motif tenun Sumba oleh Jepara.

Pengrajin Sumba Timur Ingin Dibuatkan Hak Paten Terkait Motif Tenun Ikat

Erni mengatakan, kita tidak bisa melakukan tindakan yang lebih jauh karena belum ada dasar perlindungan hukumnya.

"Mau tindakan tetapi perlindungan hukum belum ada untuk tenun ikat NTT, kecuali untuk Sikka dan Alor. Sementara yang lain belum punya perlindungan terkait KI," katanya.

Ia menjelaskan, tenun ikat sebagai produk budaya turun temurun jadi tidak bisa diklaim sebagai ciptaan pribadi melainkan masuk dalam ranah indikasi geografis (IG).

Pengrajin Sumba Timur Ingin Dibuatkan Hak Paten Terkait Motif Tenun Ikat

"Kalau indikasi geografis masuk dalam kekayaan intelektual komunal yang dimiliki secara komunal atau bersama dalam artian dimiliki oleh kabupaten-kabupaten," jelasnya.

Namun untuk bisa memperoleh perlindungan hukum, lanjutnya, maka motif atau kain tenun ikat tersebut harus didaftarkan supaya memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan IG dari suatu daerah tertentu.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved