Pemda Ende Dinilai Buruk Dalam Pengelolaan Aset Daerah

Salah satu sebab yang menjadi kendala utama berkaitan dengan perolehan opini dimaksud yaitu buruknya pengelolaan aset daerah

Pemda Ende Dinilai Buruk Dalam Pengelolaan Aset Daerah
POS KUPANG/ROMUALDUS PIUS
Anggota DPRD Ende, Didimus Toki 

Pemda Ende Dinilai Buruk Dalam Pengelolaan Aset Daerah

POS-KUPANG.COM|ENDE--Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Ende, Didimus Toki mengatakan dari tahun ke tahun LKPD Pemerintah Kabupaten Ende selalu saja mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu sebab yang menjadi kendala utama berkaitan dengan perolehan opini dimaksud yaitu buruknya pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ende.

Hal ini terungkap dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ende terhadap nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran (TA) 2018, Jumat (28/6/2019) di Gedung DPRD Kabupaten Ende.

Untuk itu Fraksi Hanura menegaskan kepada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan secara menyuluruh terhadap pengelolaan aset daerah.

Koordinasi perangkat daerah terkait khususnya inspektorat dan BPKAD Kabupaten Ende perlu dilakukan secara intensif guna mengintervensi segala persoalan pengelolaan aset daerah kemudian dapat segera diatasi.

Polisi Selamatkan 3 Perempuan Asal Singkawang, Diduga Akan Dijual ke China

Kades Jadi Tersangka Korupsi Rp 878 Juta, Diduga Libatkan Oknum DPRD

Raih WTP BPK Bukan Jaminan Kabupaten Sikka Bebas Korupsi

Warga Silawan-Belu Mulai Kekurangan Air Bersih

Sementara itu Fraksi Nasdem melalui juru bicara, Octavianus Moa Mesi meminta pemerintah untuk menyajikan data beberapa pengecualian dalam catat audit BPK RI perwakilan NTT terhadap hasil audit laporan pemerintah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan opini BPK masih sebatas pada WDP.

Terhadap catatan-catatan kritis tersebut pemerintah diminta untuk menguraikan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan semua catatan pengecualian tersebut dengan harapan opini BPK menjadi wajar tanpa pengeculian di tahun-tahun mendatang.

Fraksi Gerindra menyatakan seiring dengan laporan hasil pemeriksaan BPK dengan oponi wajar dengan pengecualian (WDP), terhadap hal-hal yang dikecualikan maka fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait langkah-langkah untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut

Sehingga tidak terkesan pemerintah membiarkan masalah tersebut untuk berulang terus dari tahun ke tahun.(Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius )

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved