Kakanwil Kemenkumham NTT Lantik Enam PPNS

Pejabat Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT Lantik Enam PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Kakanwil Kemenkumham NTT Lantik Enam PPNS
POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Suasana Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Pejabat PPNS pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang terletak di Jln WJ Lalamentik, Kota Kupang, Kamis (27/6/2019) siang. 

Pejabat Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT Lantik Enam PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) Provinsi NTT, Asep Syafrudin, Bc.IP,SH.,MH melantik enam Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Pejabat PPNS pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT ini dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang terletak di Jln WJ Lalamentik, Kota Kupang, Kamis (27/6/2019) siang.

Jefri Riwu Kore Tolak Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Ini Alasannya

Para pejabat PPNS yang dilantik diantaranya, Eugnius Nuhat, SH; Anthonius Dari Padua Rumung Lela, S.Sos; Bili Wawo, SH; Rinda Prihatanti Nurcahyani, SH; Martinus Ole Awa, SH dan Katrine, SH., MH.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Asep Syafrudin, Bc.IP,SH.,MH dalam sambutannya mengatakan, PPNS di samping keberadaannya diatur undang-undang sektoral pada bidangnya masing-masing, PPNS juga diakui keberadaan dan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah No 27 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Lumpuh Sejak Lahir, Baltasar Mengaku Kesulitan Dapat Kursi Roda Baru

PPNS, kata Asep, merupakan pihak di luar kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang tentunya terdapat berbagai tindak pidana yang diatur.

"Pengaturan mengenai PPNS ini pun dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian, Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Pengawasan, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa," katanya.

Dijelaskannya, Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji pejabat PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah tersebut.

"Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali PPNS, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS, yang mana pada pasal 9 ayat (2) huruf b bahwa Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji pejabat PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah tersebut," paparnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji PPNS ini, lanjut Asep, dilakukan setelah PPNS yang bersangkutan sudah memenuhi syarat dan tata cara pengangkatan yang telah diatur.

"Untuk itu pada hari ini saya mengucapkan selamat atas telah dilantiknya dan diambil sumpah/janji terhadap PPNS dari Kantor Imigrasi Kupang dan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dari Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Manggarai," jelasnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu, PPNS yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya diharapkan dapat segera melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

"PPNS sebagai penyidik, di luar penyidik Kepolisian memiliki tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk itu diharapkan
setiap PPNS baik yang baru dilantik maupun yang telah menjadi PPNS selama ini dapat menjaga koordinasi dengan POLRI sebagai koordinator penyidik dan berbagai instansi," ujarnya.

Kepada para PPNS yang baru dilantik, pihaknya juga berpesan untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan wewenang yang diberikan oleh masing-masing peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur sesuai dengan ruang lingkupnya.

"Semoga menjalankan tugas dan fungsinya selalu didasarkan pada pengabdian kepada bangsa dan negara terlebih khusus Tuhan Yang Maha Esa," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved