Mendikbud Muhadjir Effendy Ngotot Laksanakan PPDB dengan Sistem Zonasi Karena 7 Alasan

Mendikbud juga menekankan sistem zonasibersifat lentur dan fleksibel. Zonasi ini tidak berbasis kepada wilayah administratif tetapi wilayah keberadaan sekolah, populasi siswa dan radius.

"Jadi kalau ada populasi siswa tidak ada sekolah ya harus diperluas zonasinya sampai ada sekolah yang masuk (zonasi). Kalau ada wilayah tidak ada sekolah, ya bukan zonasi namanya," tegasnya.

Menteri Muhadjir menyontohkan Provinsi DI Yogyakarta yang menyesuaikan cakupan zonasi sekolah dengan populasi siswa sehingga seluruh wilayah tercakupi dalam sistem zonasi.

4. Selesaikan masalah mikroskopik

Mendikbud menjelaskan sistem zonasi ini akan digunakan melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan mikroskopik di masing-masing wilayah.

"Justru dengan zona ini diharapkan kita dapat memetakan masalah pendidikan secara mikroskopik. Karena kalau pendekatannya nasional akan buram gambarnya," ujarnya.

Persoalan seperti daya tampung siswa, ketimpangan sarana-prasarana, pemerataan kualitas guru akan dapat terpetakan dan dapat dicarikan solusinya melalui sistem zonasi ini. 

5. Cukup sosialisasi

Terkait sosialisasi, Mendikbud menjelaskan Permendikbud terkait PPDB sistem zonasi sudah diterbitkan sejak bulan Desember 2018. 

"Enam bulan kita selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas (pendidikan) termasuk membahas zona bayangan. Dari 1.600 skenario zona yang kita tawarkan menjadi 2.600-an berdasarkan masukan-masukan dari dinas pendidikan kota maupun kabupaten," ujarnya.

Meski demikian, Mendikbud mengakui manfaat zonasi memang tidak bisa serta merta langsung bisa dirasakan. "Tergantung pada komitmen pemerintah daerah, kesadaran dan perubahan mental masyarakat, topangan pemerintah pusat," ujarnya.

6. Dianut banyak negara 

"Kalau contoh best practise-nya (zonasi) sudah tidak ada yang meragukan. kita bisa lihat Jepang, Korea, dan Australia sudah menerapkan sistem zonasi. Sekarang Malaysia juga sudah menerapkan sistem zonasi juga," ujarnya.

Pada saat awal, menurut Muhadjir, negara-negara tersebut juga tidak langsung sempurna dalam menjalankan sistem zonasi. "Kalau sudah sempurna, ya tidak perlu zonasi," lanjutnya.

Menurutnya, zonasi merupakan salah satu pilihan terbaik untuk pembangunan pendidikan. Diharapkan nantinya tidak ada lagi pembedaan sekolah favorit atau sekolah buangan.