Luar Biasa! Kalau DPRD Sikka  Relakan  Tunjangan Perumahan dan  Transportasi Dipotong  

hal mendasar wacana peninjauan kembali TPP apakah ada perintah dari praturan yang lebih tinggi memberikan kewenangan kepada gubernur, bupati/w

Luar Biasa! Kalau DPRD Sikka  Relakan  Tunjangan Perumahan dan  Transportasi Dipotong  
DOK Pribadi
Marianus Gaharpung-2 

POS-KUPANG.COM,MAUMERE--- Pemandangan umum tujuh  fraksi di DPRD  Sikka,  Pulau Flores, Selasa  (25/6/2019) menghendaki peninjauan kembali  tunjangan  perbaikan penghasilan   ((TPP)  aparatur sipil negara   (ASN)  Pemda Sikka  dialihkan untuk  menambah anggaran pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat disambut  gembira.   Pendapat  fraksi itu  menjadi  lebih bermakna kalau  DPRD  Sikka juga merelakan tunjangan perumahan dan transportasinya dipotong.

“Lebih   ‘fair’ kalau  DPRD Sikka  memutuskan TPP  ASN Sikka dan sebagian tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sikka  juga dialihkan untuk  pemenuhan hak-hak  dasar masyarakat,” kata Marianus Gaharpung, S.H,  M.Si,   pengajar  Fakultas   Hukum  Universitas Surabaya  (Ubaya) kepada  POS-KUPANG.COM, Rabu  (26/6/2019).  

Penahanan Soenarko dan Eggi Sudjana Ditangguhkan, Jusuf Kalla: Mereka Belum Makar

Jika  TPP tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja ASN di Sikka, kata Marianus,  pertanyaanya  apakah  tunjangan perumahan dan transportasi DPRD   juga meningkatan kinerja dewan Sikka.

“Apakah selama ini rapat paripurna, rapat komisi dan rapat- rapat lainnya ke-35 anggota dewan  aktif, kritis, inovatif berpikir dan selalu memenuhi ruang Kulababong. Mari kita memutuskan dengan hati putih,”  ajak Marianus.

Pengantim Perempuan Tewas saat Berhubungan Mesum Maraton 48 Jam dengan Suami, Ini Aksinya

Marianus  melanjutkan, hal mendasar  wacana  peninjauan kembali TPP apakah   ada perintah    dari praturan yang lebih tinggi  memberikan kewenangan kepada gubernur, bupati/walikota  menganggarkan.

 Kalau  tidak, Marianus  menyarankan tidak serta-merta dipenuhi memuaskan  ASN.  Sebab,   pola pembinaan  dan promisi jabatan ASN belum obyektif, sehingga banyak ASN merasa tersakiti

Perse Ende, Tim Kelimutu Kabupaten Ende Dipastikan Ikut ETMC

“ASN   malas kerja tidak punya kemampuan seharusnya disanksi, tetapi di promosi jabatan karena menjadi tim sukses Pemilukada. Ini   tidak benar,  tidak etis melanggar norma ASN,” tegas  Marianus. (laporan wartawan  pos-kupang.com, eginius  mo’a) *

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved