Bupati TTU Resmi Nonjobkan Kepala Dinas Kesehatan. Ini Alasannya!

upati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, menonjobkan dr. Zakarias Fernandes dari jabatannya sebagai kadis kesehatan Kabupaten TTU

Bupati TTU Resmi  Nonjobkan Kepala Dinas Kesehatan. Ini Alasannya!
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis. 

Bupati TTU Resmi Menonjobkan Kepala Dinas Kesehatan. Ini Alasannya!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, menonjobkan dr. Zakarias Fernandes dari jabatannya sebagai kepala dinas kesehatan Kabupaten TTU.

Proses pemberhentian tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) dari Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes kepada dr. Zakarias Fernandes pada, Selasa (25/6/2019).

"Ya, kemarin SK pemberhentian juga sudah diserahkan kepada yang bersangkutan," kata Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis mengatakan hal itu kepada wartawan di Kantor Bupati TTU, Rabu (26/6/2019).

Wabup Ende:Institusi Pemerintah Bukan Istana

Alasan utama pencopotan dr. Zakarias dari jabatannya sebagai kepala dinas kesehatan Kabupaten TTU, kata Fransiskus, karena yang bersangkutan dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Fransiskus menjelaskan, hal itu dapat dilihat dari prosentase angka penderita stunting yang tertinggi di antara kabupaten atau kota lainnya di Provinsi NTT.

Selain angka stunting yang tinggi, tambah Frans, angka penderita DBD dan penyakit lainnya yang tinggi juga menjadi faktor penyebab pencopotan tersebut.

"Dinas setelah dilakukan penilaian oleh pimpinan, dinyatakan gagal sehingga konsekuensinya adalah mengundurkan diri dari jabatan atau diberhentikan dari jabatan," kata Frans yang juga menjabat sebagai Kepala Bapegdiklat Kabupaten TTU itu.

Belalang Kumbara Menyebar di Padang Tandening, Sumba Timur

Fransiskus mengungkapkan, jabatan diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Namun jika suatu waktu dinilai sudah sanggup atau tidak mampu maka jabatan tersebut dapat diambil kembali oleh bupati selaku penjabat pembina kepegawaian.

Terkait dengan proses pengisian lowongan jabatan kepala dinas Kesehatan pasca pencopotan tersebut, ungkap Frans, sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, bahwa untuk mengisi jabatan eselon II, harus dilakukan tes kompetensi.

Plt. Sekda Sebut Pemerintah Kabupaten TTU Masih Kekurangan Tenaga ASN

Untuk mengisi sementara kekosongan jabatan tersebut, kata Frans akan dilakukan penunjukkan pelaksana tugas. Namun sampai saat ini bupati belum melakukan penunjukan plt. Kepala dinas kesehatan Kabupaten TTU.

"Untuk sementara belum ditunjuk, kita masih berkomunikasi dengan pak bupati untuk plt nya apakah dari luar dalam arti salah satu asisten atau salah satu kabid di dalam dinas itu sendiri," ujarnya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved