Tanpa Persetujuan DPRD, Beasiswa Pemda Sikka Dikategorikan Maladministrasi

Keinginan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, memberikan dana beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu patut

Tanpa Persetujuan DPRD, Beasiswa Pemda Sikka Dikategorikan Maladministrasi
DOK Pribadi
Marianus Gaharpung-2 

POS-KUPANG.COM, MAUMERE----Keinginan Bupati  Sikka, Fransiskus  Roberto   Diogo,  memberikan  dana beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi  dari  keluarga kurang  mampu patut diapresiasi. Beasiswa  itu akan  menjadi  masalah  serius jika  tidak mematuhi  norma hukum.

Dosen  hukum dan pengacara  dari  Fakultas  Hukum Universitas Surabaya, Marianus Gaharpung, menegaskan setiap keputusan pejabat harus didasarkan aspek wewenang, substansi dan prosedur.

Pemberian beasiswa  diakuinya  menjadi  kewenangan bupati,   tetapi apakah sesuai norma?  Apakah  sudah dibicarakan dengan anggota dewan dan mendapatkan persetujuan?

“Jika  belum,  pemerintah  jangan  terlalu semangat memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam hal pendidikan,” tandas  Marianus menghubungi POS-KUPANG.COM, Selasa   (25/6/2019).

Ia  menegaskan, pemberian  beasiswa  menggunakan uang negara, wajib menaati mekanisme hukum. Jika  tidak,   tindakan  itu  dikategorikan maladministrasi.

Pelatih Madura United Bocorkan Kunci Sukses Berhasil Tahan Imbang Persib Bandung

Peringatan Marianus sejalan UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Hal  paling hakiki adalah asas umum pemerintah yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum (kepastian hukum).

Ia menilai  benar  pernyataan  anggota dewan  tentang dasar  hukum pemberian  beasiswa. Ia  menyarankan bupati dan dewan  duduk bersama merumuskan peraturan untuk program bantuan beasiswa agar tidak diganggu  oleh BPK atau KPK.

Seperti  diketahui  pemerintah Kabupaten  Sikka  di Pulau  Flores membuka   pendaftaran  beasiswa pendidikan  tinggi  kepada 380 mahasiwa.  Calon  penerima yang mendaftar mencapai   570  orang. Namun  gagasan  itu  masih sepihak  pemerintah  dan  belum dibicarakan  bersama  DPRD Sikka. (laporan  wartawan  pos-kupang.com, eginius mo’a)

 
  

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved