Tak Hanya Dituntut 8 Tahun Penjara, KPK Minta Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut

Tak Hanya Dituntut 8 Tahun Penjara, KPK Minta Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut

Tak Hanya Dituntut 8 Tahun Penjara, KPK Minta Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut
KOMPAS.com/Istimewa
Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019). 

Tak Hanya Dituntut 8 Tahun Penjara, KPK Minta Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut

POS-KUPANG.COM | SEMARANG - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak saja menuntut hukuman 8 tahun pada wakil ketua DPR non-aktif Taufik Kurniawan terkait suap kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) di dua daerah di Jawa Tengah. Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik yang melekat pada diri Taufik.

Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (24/6/2019).

Sekretaris PAN: Saat Kami Promosikan Prabowo, yang Naik Suaranya Gerindra, Bukan PAN

"Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah menjalani hukuman yang telah dijalani," ujar jaksa Joko Hermawan, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan.

Pencabutan hak politik yaitu hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Taufik dilarang mencalonkan diri sebagai pejabat publik minimal selama 5 tahun setelah keluar dari tahanan.

Bupati Willy Lay: Potensi Garam di Kabupaten Belu Tidak Banyak

Jaksa mengatakan, perbuatan Taufik secara nyata telah merusak citra lembaga DPR RI dan menciderai kepercayaan masyarakat. Selain itu, hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Jaksa menyatakan, pencabutan hak politik ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Oleh karena itu, pencabutan hak politik sebagai tambahan hukuman yang dijalani. "Pencabutan hak politik bertujuan untuk melindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik," tambah dia.

Dalam perkara ini, Taufik dituntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 200 juta. Ia didakwa menerima fee kepengurusan DAK dengan total nilai Rp 4,85 miliar.

Taufik dinilai KPK telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Kompas.com/Nazar Nurdin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Minta Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved