Dinilai Tidak Demokratis dan Transparan, Kades Soliu Akan Dilaporkan Warga ke BPMD Kabupaten Kupang

menolak tindakan tersebut karena tidak ada landasan aturan yang mengatur tata cara pemilihan tanpa pemberitahuan dan melibatkan masyarakat.

Dinilai Tidak Demokratis dan Transparan, Kades Soliu Akan Dilaporkan Warga ke BPMD Kabupaten Kupang
POS KUPANG/GECIO VIANA
Koordinator masyarakat Desa Soliu, Gusty Haupunu saat ditemui POS-KUPANG.COM pada Minggu (23/6/2019) malam. 

Dinilai Tidak Demokratis dan Transparan, Kades Soliu Akan Dilaporkan Warga ke BPMD Kabupaten Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Desa (Kades) Soliu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Jermias Boboy, akan dilaporkan ke BPMD Kabupaten Kupang karena dinilai tidak demokratis dan transparan dalam pengelolaan anggaran desa.

Hal tersebut disampaikan koordinator masyarakat Desa Soliu, Gusty Haupunu saat menemui POS-KUPANG.COM pada Minggu (23/6/2019) sore.

Dijelaskannya, kades tersebut dinilai tidak demokratis karena bersama perangkat desa melakukan pemilihan BPD desa Soliu secara sepihak pada tanggal 18 Juni 2019 lalu.

"Masyarakat tidak diberitahu baik lisan maupun tulisan untuk pemilihan anggota BPD. Parahnya, mereka melakukan pemilihan sekaligus menetapkan anggota BPD periode 2018-2019," ujarnya.

Kapolda NTT Lepas Ratusan Peserta Bhayangkara KTC Adventure 2019, Yuk Simak!

Berkas Kasus Warga Kota Kupang yang Bawa Senpi Rakitan, Tunggu Petunjuk Jaksa

Ramalan Zodiak Minggu Ini 23 -29 Juni 2019 Aries Cemas, Virgo Jaga Perut, Zodiak Lain?

Seminggu Tunangan, Jessica Iskandar dan Richard Diperingatkan Soal Mantan, Hati-hati Jaga Anakmu!

Masyarakat, kata Gusti, menolak tindakan tersebut karena tidak ada landasan aturan yang mengatur tata cara pemilihan tanpa pemberitahuan dan melibatkan masyarakat.

"Kami menolak ini karena merupakan tindakan yang sewenang-wenang, tindakan kami nilai pemerintah desa tidak berpegang pada aturan atau konstitusi yang ada," kesalnya.

Dikatakannya, selama 6 tahun pemerintahan kades, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan RKPdes dan APBdes.

"Keputusan-keputusan itu diambil secara sepihak oleh kades bersama perangkatnya. Kami menduga penyelenggara pemerintah desa telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan tanggung jawabnya sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2016 pasal 29," katanya.

Selanjutnya, pemerintah desa Soliu juga dinilai tidak transparan karena pengelolaan anggaran terkesan tertutup.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved