Headline News Hari Ini

Pemprov NTT Review Kontrak Lippo-Subasuka-Hotel Pantai Pede, Ini Alasannya

Adapun alasan review, yaitu karena kontribusi kepada Pemprov NTT dinilai sangat kecil.

Pemprov NTT Review Kontrak Lippo-Subasuka-Hotel Pantai Pede, Ini Alasannya
ISTIMEWA
Subasuka Kupang 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT berencana mengambil alih Lippo Plaza, Subasuka Kupang dan Hotel Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Mangggarai Barat. Ketiga usaha itu dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah. Pemprov akan meninjau (review) kontrak kerja sama operasionalnya.

Adapun alasan review, yaitu karena kontribusi kepada Pemprov NTT dinilai sangat kecil. Berdasarkan data Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, kontribusi Hotel Sasando Kupang sebesar Rp 301 pertahun.

Kontribusi Lippo Plaza Rp 590 juta pertahun. Sedangkan kontribusi Subasuka Kupang dan Hotel Pantai Pede, masing-masing Rp Rp 250 juta pertahun.

ISTIMEWA
ISTIMEWA (ISTIMEWA)

Sebelumnya, Pemprov NTT telah mengambil alih Hotel Sasando Kupang. Selama ini hotel di Jl RA Kartini No 1 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ini dikelola PT. Hotel Sasando Timor International.

Kebijakan ini dalam rangka penertiban seluruh aset daerah milik Pemprov NTT. Selain bertujuan tertib administrasi, penertiban aset untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penerimaan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD Provinsi NTT, Zeth Sony Libing mengatakan, pemerintah telah memulai melakukan review atas perjanjian atau kontrak aset daerah terhadap empat aset daerah yang bernilai besar pada tahun 2018.

MENGEJUTKAN! Pemprov NTT Segel dan Ambil Alih Hotel Sasando Kupang

Dari proses review keempat aset milik Pemprov NTT, satu aset berhasil direview kontraknya, satu aset diambil-alih serta dua aset lainnya saat ini sedang dalam proses pembahasan.

"Semua komponen (atas aset) lemah, karena itu kita mau review. Untuk aset Subasuka mereka setuju, Lippo Plaza dan Pantai Pede dalam proses. Sedangkan Hotel Sasando tidak mau makanya ambil keputusan untuk mengambil alih," kata Sony kepada wartawan, Kamis (20/6/2019).

Setelah empat aset besar di review, lanjut Sony, pada tahun 2019 ini juga pemerintah sudah mengidentifikasi semua bidang tanah yang merupakan aset milik Pemprov NTT. "Yang besar itu empat. (Tahun) 2019 kami sudah mengidentifikasi bidang tanah, kami ingin publikasi karena seluruh aset kami review."

BREAKING NEWS: Di TTS-NTT, Nenek 80 Tahun Tewas Terbakar di Rumahnya

Mengenai alasan melakukan review kontrak, Sony menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai wajar sesuai dengan perkembangan yang berjalan. Menurutnya, review mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, termasuk dengan skema perhitungan pembayarannya. Ada perbedaan skema yang memungkinkan peningkatan pendapatan melalui sewa atas aset-aset milik pemerintah.

Halaman
1234
Penulis: Ryan Nong
Editor: Alfons Nedabang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved