Calon Mahasiswa di  Sikka Siap Kecewa, Beasiswa Tidak Dianggarkan di APBD

Harapan calon mahasiswa mendapatkan dana beasiswa kuliah dari Pemkab Sikka di Pulau Flores harus siap-siap menerima kekecewaan.

Calon Mahasiswa di  Sikka Siap Kecewa, Beasiswa Tidak Dianggarkan di APBD
POS-KUPANG.COM/EGINIUS  MO’A
Ketua  Fraksi  Nasdem,  Siflan Angi, dalam  Rapat dengar pendapat DPRD  Sikka  di Pulau  Flores, Jumat  (21/9/2019) membahas dana beasiswa  kuliah. 

POS-KUPANG.COM, MAUMERE---Harapan  calon  mahasiswa   mendapatkan dana beasiswa  kuliah  dari   Pemkab Sikka  di  Pulau  Flores harus  siap-siap  menerima  kekecewaan.   

Beasiswa  yang dijanjikan   Pemkab  Sikka kepada  380   calon mahasiswa  belum tersedia uangnya di APBD 2019.  Calon  peserta mendaftar sebanyak  570   peserta. 

Dilain  pihak, pemerintah dan  DPRD Sikka belum  duduk  bersama membahasnya menjadikan kesepakatan. Padahal  pemerintah  daerah telah  menandatangani   kesepakatan dengan  Sekolah  Tinggi  Teknik (STT)  Cristo Re Maumere dan Universitas Tribuana  Malang, sedangkan Unipa  Maumere dan  IKIP  Muhammadyah Maumere  belum terjalin  MoU.

Hal itu  terungkap dalam  Rapat  Dengar Pendapat  (RDP)  DPRD  Sikka dengan  pemerintah, Jumat  (21/6/2019)  siang. RDP dipandu  Wakil Ketua   DPRD, Merison  Botu,  menjadi  ajang bagi  DPRD  mencerca tim pemerintah  dipimpin  Sekda, dr.Valens  Tupen,  bersama  Kabag Kesra,  Mena  da  Silva, dan Kabag Humas  dan Protokol, Even Edomeko.

Saimudin Juara I Lomba Mancing di Nangadhero Raih Tabungan BRI Rp 3 Juta

Hampir semua  anggota   DPRD  Sikka, Heni  Doing, Siflan  Angi, Wilfridus Aeng, Stef  Sumandi,  Yani Making,Philips Fransisksus, miris mendengar  penjelasan  pemerintah  mengeluarkan  pengumuman  di radio  dan media  sosial.

Ketua   Fraksi  Demokrat  Heni  Doing,  menegaskan  harus dengan persetujuan  DPRD. Permendagri Nomor 22  tahun  2009  pasal 8  ayat 2   menyatakan kerjasama daerah   yang membebani APBD kabupaten/kota,  yang belum    tersedia anggaranya dalam  APBD  harus atas persetujuan DPRD.

“Kita  belum pernah omong.  Duduk  bersama.  Uang satu  rupiah  pun belum ada.   Tiba-tiba sudah ada MoU di sana-sini. DPRD mau ditempatkan di  mana. Tolong  dihargai  lembaga ini, lembaga  ini ada karena   biaya ekonimi dan politik yang dipilih  oleh  rakyat,” tegas Heni Doing.

Heni  Doing menyarankan  pemerintah  menghentikan sementara  niat memberikan  beasiswa  sebelum  finalisasi dengan  DPRD. Pemerintah disilahkan membuat Perda atau  Perbup,  namun rambu-rambunya disepakati  bersama  DPRD.

“Tata cara  rekrutmen mahasiswa  miskin. Di  daerah  lain dengan Perda Perbup, silahkan saja  asal ada  kesepakatan. Ini  action sudah  jauh, uang  tidak  tersedia,”  kata  Heni  Doing.

Anggota  Fraksi  Nasdem, Siflan  Angi menyebut  RDP  ngawur membahas   bantuan beasiswa. Hanya  berdasar permintaan  dua sampai tiga orang  calon  mahasiswa dan orangtua   bertemu  bupati, pemerintah   membuka  pendaftaran  beasiswa.

 “Tidak pernah  ada pembahasan  DPRD  dengan pemerintah. Tidak ada  dasar hukumnya.  Lalu  pemerintah  keluarkan  pengumuman penerimaan  beasiswa  dasarnya apa. MoU dengan pihak ketiga, dananya tidak  ada,”  tandas Silfan.

DPRD   bukan  tidak setuju  pemberian  beasiswa,   kata   Siflan, namun semua niat yang  tulus membantu  masyarakat  harus melalui mekanisme. Ini urusan pemerintahan  kabupaten, bukan perusahaan.

“Apa  susahanya  pemerintah  ikut  aturan  main. Kerja  nyata   bukan tidak pakai  mekanisme,”  tandas Siflan Angi. (laporan  wartawan  pos-kupang.com,  eginius  mo’a)

 

 
 

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved