Soal KSO Aset dengan Pihak Ketiga, Angelino: Nilai Kontraknya Masih Rendah

Soal KSO Aset dengan Pihak Ketiga, Angelino B Da Costa: Nilai Kontraknya Masih Rendah

Soal KSO Aset dengan Pihak Ketiga, Angelino: Nilai Kontraknya Masih Rendah
ISTIMEWA
Anggota DPRD NTT, Angelino B Da Costa 

Soal KSO Aset dengan Pihak Ketiga, Angelino B Da Costa: Nilai Kontraknya Masih Rendah

POS-KUPANG.COM | KUPANG - "Dalam rapat kami di Komisi III, kami rekomendasi agar Pemprov NTT tinjau lagi sejumlah kontrak kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga. Alasannya bahwa nilai kontrak masih rendah."

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD NTT, Angelino B Da Costa, S.H, M.Hum, Kamis (20/6/2019) malam.

Kasat Narkoba Polres Belu Larang Wartawan Gerbang NTT Foto Pertemuan dengan Pejabat Timor Leste

Menurut Angelino, Komisi III DPRD NTT yang bermitra langsung dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT dalam rapat sebelumnya sudah ada rekomendasi.

"Dalam rapat komisi dengan mitra kita secara tegas minta Pemprov tinjau ulang semua KSO karena sudah terlalu lama. Selain itu, karena sudah sekian lama nilai kotraknya juga masih rendah," kata Angelino.

Rektor UCB Jeffrey Jap Resmi Sandang Gelar Doktor dengan Cum Laude

Dia mengharapkan, rekomendasi yang diberikan Komisi III DPRD NTT dan yang sudah dibacakan dalam sidang paripurna bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Ketua Komisi III DPRD NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu,M. Si mengatakan, KSO itu biasanya dalam jangka panjang dan kontrak Pemprov NTT dengan pihak ketiga paling banyak adalah tanah.

"Aset kita lebih banyak adalah tanah. Oleh karena itu dilakukan perjanjian kerja sama atau PKS maka nilai sewa dan sebagainya harus memperhitungkan nilai tanah yang terus melambung dari tahun ke tahun di pasaran," kata Hugo.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT ini mengatakan, dengan kondisi tersebut maka, harus diperhitungkan lagi nilai kontraknya supaya dievaluasi secara berkala agar ada penyesuaian dengan nilai atau harga tanah.

"Selain itu supaya diatur juga sanksi- sanksi manakala mitra KSO mangkir dari kewajiban membayar setiap tahun sesuai dg PKS nya. Dalam KSO ada yang tidak mengatur soal sanksi, oleh karena itu rekomendasi kami jelas minta ditinjau ulang," katanya.

Dikatakan, dalam peninjauan ulang itu, tentu saja dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku dan juga profit mitra KSO.

"Prinsipnya, investor untung, Pemerintah daerah untung dan masyarakat dapat menikmati manfaatnya baik secara langsung berupa lapangan kerja yang terbuka maupun tidak langsung melalui kemudahan pelayanan dan lain sebagainya," ujar Hugo.

Hal berikut, lanjut Hugo, harus dijaga saling menghormati sebagai mitra yang kedudukannya sejajar, yakni komunikasi yang ramah dan persuasif, karena saling membutuhkan.

"Komunikasi harus terus dijalin, negosiasi harus terus dikembangkan guna mencapai titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved