Penertiban Aset Daerah, Pemerintah Provinsi NTT Review Perjanjian Terhadap Seluruh Aset

Penertiban Aset Daerah, Pemerintah Provinsi NTT Review Perjanjian Terhadap Seluruh Aset

Penertiban Aset Daerah, Pemerintah Provinsi NTT Review Perjanjian Terhadap Seluruh Aset
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Proses pengambilalihan aset Hotel Sasando oleh Pemprov NTT pada Rabu (19/6/2019). 

Penertiban Aset Daerah, Pemerintah Provinsi NTT Review Perjanjian Terhadap Seluruh Aset

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara membuat kebijakan untuk melakukan penertiban seluruh aset daerah milik pemerintah provinsi.

Kebijakan pemerintahan terbaru terhadap pengelolaan aset daerah dalam rangka tertib administrasi aset tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan meningkatkan penerimaan daerah.

Remaja Inggris Dihukum Penjara Gara-gara Unggah Gambar Ancam Pangeran Harry

Plt Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr Zeth Sony Libing M.Si kepada wartawan pada Kamis (20/6/2019) menjelaskan pemerintah telah memulai melakukan review atas perjanjian atau kontrak aset daerah terhadap empat aset daerah yang bernilai besar pada tahun 2018.

Dari proses review keempat aset milik pemerintah provinsi NTT tersebut, satu aset berhasil di review kontraknya, satu aset diambil-alih serta dua aset lainnya saat ini sedang dalam proses pembahasan.

Moeldoko Berharap Pertemuan Jokowi dan Prabowo Segera Terwujud

"Semua komponen (atas aset) lemah, karena itu kita mau review. Untuk aset Subasuka, mereka setuju, Lippo dan Pantai Pede dalam proses sedangkan sasando tidak mau makanya ambil keputusan untuk mengambil alih," ujar Dr Zeth.

Setelah empat aset besar di review, pada tahun 2019 juga pemerintah sudah mengidentifikasi semua bidang tanah yang merupakan aset milik Pemda NTT.

"Yang besar itu empat, 2019 kami sudah mengidentifikasi bidang tanah, kami ingin publikasi karena seluruh aset kami review," katanya.

Terkait alasan untuk melakukan revisi atas kontrak, ia menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai wajar sesuai dengan perkembangan yang berjalan serta review mengikuti Permendagri nomor 19 tahun 2016, termasuk dengan skema perhitungan pembayarannya.

Ia menjelaskan bahwa dengan mengacu pada Permendagri 19/2016 maka ada perbedaan skema yang memungkinkan peningkatan pendapatan melalui sewa atas aset aset milik pemerintah tersebut.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved