GMNI Cabang Kupang Desak Pemkot Kupang Selesaikan Masalah Kekurangan Air

Organisasi GMNI Cabang Kupang Desak Pemkot Kupang Selesaikan Masalah Kekurangan Air

GMNI Cabang Kupang Desak Pemkot Kupang Selesaikan Masalah Kekurangan Air
POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Suasana audiens di ruang rapat komisi 1 DPRD Kota Kupang, Kamis (20/6/2019) pagi. 

Tentunya, ujar dia, hal tersebut bertolak belakang dari program pemerintah yang bertekad menyelesaikansaikan krisis air
bersih dalam skala prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Diungkapkannya, janji kampanye Paket FimanMu menegaskan masalah air bersih akan diselesaikan dalam jangka 100 hari kerja kini, telah berlalu, namun apa yang disampikan hanya sebatas mimpi buruk bagi warga Kota Kupang.

"Mulai dari perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemkot, Pemkab Kupang, Pemprov NTT, dan BLUD PAM pada tahun 2010 juga tidak membawa suatu perubahan bagi masyarakat Kota Kupang," katanya

"Lalu kerja sama antara PDAM Tirta Lontar dan Tirta Bening Lontar pada tahun 2017 juga belum membawa perubahan dan kabar
baik dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang layak bogi masyarakat. Lantas, apa yang menjadi kendala bagi Pemkot untuk menyelesikan masalah air bersih ? Tentunya tidak lain adalah sistem dan manajemen serta ketidakmampuan Pemkot dan pihak-pihak terkait yang bekerjasama untuk untuk menyelesaikan masalah air bersih," jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari komisi 2, Jabir Marola mengatakan, kekurangan air yang dihadapi di Kota Kupang karena kekurangan air baku bagi masyarakat.

Namun demikian, persoalan ini juga urung terselesaikan pada periode kepemimpinan Wali Kota Kupang.

"Akan tetapi di tahun 2016 menurut kami pada pemerintahan sebelumnya ada yang salah. Ada program dari pusat, namanya Water hibah dan meteran pintar. Ada penyertaan modal ke PDAM Kota Kupang sebesar Rp 7.5 milyar. Jujur kami komisi 2 menolak karena persoalan Kota Kupang adalah kekurangan air baku. Jadi jangan ada penambahan jaringan pipa ke rumah-rumah," jelasnya.

Diuraikannya, terdapat penambahan jaringan pipa ke rumah-rumah warga sebanyak 1.661 rumah, namun hingga saat ini bermasalah karena minimnya air.

"Waktu itu, kami komisi 2 jelas-jelas menolak karena kami beranggapan buat apa pemasangan pipa sefangi pipa yang lain saja airnya belum jalan. Lalu kami menolak meteran pintar. Jangan sampai masyarakat sudah isi pulsa tapi air sonde (tidak) jalan," paparnya.

Walaupun ditolak oleh pihaknya, lanjut dia, penyertaan modal ke PDAM Kota Kupang tetap berjalan dan pada tahun berikutnya, karena hasil verifikasi dari pusat memenuhi syarat. Uang tersebut di kembalikan sebesar Rp 5 milyar

Halaman
1234
Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved