Ini Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia Terkait Sistem Zonasi 2019

Ini Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia Terkait Sistem Zonasi 2019. Simak baik-baik.

Ini Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia Terkait Sistem Zonasi 2019
Net
Ini Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia Terkait Sistem Zonasi 2019.

Ini Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia Terkait Sistem Zonasi 2019.

POS-KUPANG.COM - Ini Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia Terkait Sistem Zonasi 2019

Dimulainya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMP dan SMA tahun 2019, terdapat beberapa Laporan Masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI baik di perwakilan maupun di pusat.

Laporan-laporan masyarakat tersebut terbagi pada dua masalah utama. Berdasarkan Siaran Pers PPDB dan Sistem Zonasi 2019 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA yang diperoleh dari Kepala Ombudsman Indonesia Perwakilan NTT Darius Beda Daton melalui pesan singkat WhatsApp Rabu (19/6/2019).

Melalui siaran pers tersebut Ahmad Suaedy Anggota Ombudsman RI mengatakan dua masalah berdasarkan laporan masyarakat terkait Sistem Zonasi 2019 adalah yang pertama berkenaan dengan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap penerapan sistem zonasi dan yang kedua mengenai kesalahapahaman masyarakat tentang pendaftaran PPDB sehingga di beberapa tempat atau sekolah, sebagian masyarakat harus mengantri dan bahkan hingga bermalam di suatu sekolah.

'' Mempelajari sejumlah kasus dan Laporan Masyarakat tersebut, Ombudsman RI memberikan tanggapan sebagai berikut yang pertama Pengaturan PPDB tahun ini melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 telah mengalami perbaikan, di antaranya pada tahun-tahun sebelumnya Permendikbud tentang PPDB selalu terbit sebulan sebelum pelaksanaan PPDB sehingga menyulitkan daerah atau Pemprov & Pemkab/Pemkot untuk menyesuaikan dengan aturan baru. Sedangkan tahun ini Permendikbud itu sudah terbit setidaknya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB,'' ujarnya.

Seharusnya menurut Ahmad, waktu 6 (enam) bulan dapat digunakan untuk persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB dan perbedaannya dengan tahun- tahun sebelumnya sehingga tidak menimbulkan keributan yang mendadak.

Kemudian lanjut Ahmad, masalah sistem zonasi juga telah menampung aspirasi kondisi daerah-daerah tertentu karena tidak meratanya jumlah sekolah di berbagai daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian sejauh tidak menyimpang dari tujuan utama zonasi, yaitu pemerataan pendidikan dan penghapusan sistem favouritisme.

 '' Namun beberapa kelemahan masih tampak dalam penerapan zonasi. Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah kurang gencar dalam mensosialisasikan Permendikbud yang baru sehingga masih menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Kemendikbud juga kurang berkoordinasi dengan Kemendagri dalam penerapan sistem Zonasi sehingga beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut,'' ungkapnya.

Selanjutnya, Kemendikbud seharusnya tegas dalam menegakkan aturan tentang sistem zonasi tetapi juga komunikatif dengan masyarakat dan Kementrian Dalam Negeri serta Pemerintahan Daerah sehingga tujuan yang baik dalam penerapan zonasi tersebut akan dipahami oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Halaman
12
Editor: maria anitoda
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved