Kejari Belu Tangani Enam Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Ini Kasus yang Ditangani

Kejaksaan Negeri Belu, Provinsi NTT sementara menangani enam kasus dugaan korupsi dana desa di wilayah hukum Kejari Belu yang meliputi Kabupaten Belu

Kejari Belu Tangani Enam Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Ini Kasus yang Ditangani
Pos Kupang.com/Teni Jenahas
Kajari Belu, Alfonsius G. Loe Mau 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA----Kejaksaan Negeri Belu, Provinsi NTT sementara menangani enam kasus dugaan korupsi dana desa di wilayah hukum Kejari Belu yang meliputi Kabupaten Belu dan Malaka.

Keenam kasus dana desa yang sedang ditangani jaksa yakni, kasus dana desa di Maudemo, Fulur, Debululik, Lakanmau, Weulun dan  Nanaet Duabesi. Keenam kasus ini dilaporkan masyarakat ke Kejari Belu sebelumnya.

Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu, Alfonsius G. Loe Mau kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/6/2019). Menurut Alfons, demikian ia disapa, Kejari Belu sedang menangani enam kasus dugaan korupsi dana desa yang sudah dilaporkan masyarakat sebelumnya.

Gerindra Dorong Kader Maju Dalam Pilkada Belu 2020, Ini Tujuan dan Pertimbangannya

Dari enam kasus tersebut, ada lima kasus yang sudah dilakukan klarifikasi dan sedang dalam penyelidikan. Sedangkan satu kasus yakni dari Desa Nanaet Duabesi belum dilakukan klarifikasi karena baru dilaporkan dua hari yang lalu. Khusus kasus dana desa Weulun sudah sampai tahap pemeriksaan para saksi seperti, kepala desa, bendahara desa dan TPK. Dalam waktu dekat dilakukan pemeriksaan kepala dusun.

Ini Tabiat dan Kesukaan Sandra Dewi pada Malam Hari Bikin Keponakannya Kaget

Alfons yang didampingi Kasi Pidsus, Dannie Chaeruddin dan Kasi Intel, Jhon Purba mengatakan, semua kasus yang sudah dilaporkan itu akan ditindaklanjuti oleh jaksa dan proses hukumnya dilakukan secara bertahap. Karena keterbatasan tenaga jaksa dan biaya. Jaksa yang ada di Kejari Belu saat ini sebanyak enam orang.

Meski demikian, Alfons menegaskan, setiap kasus yang dilaporkan pasti ditindaklanjuti oleh jaksa. Tindaklanjut yang dilakukan adalah mengklarifikasi laporan yang ada di pihak-pihak yang terkait atau terlapor.

Arema FC Rilis Jadwal Terbaru Liga 1 2019 hingga Pekan Ketujuh Termasuk VS Persib Bandung

Dari hasil klarifikasi itu, jaksa akan menilai kasus tersebut manakala ada indikasi kerugian keuangan negara maka dilanjutkan dengan proses hukum. Sedangkan jika hasil klarifikasi hanya ditemukan penyimpangan administrasi maka diserahkan kepada aparat pengawas internal di tingkat pemerintah dalam hal ini inspektorat.

Kejari mengharapkan kepada kepala desa di Kabupaten Belu dan Malaka agar mengelola dana sesuai sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada masyarakat yang melaporkan kasus-kasus ke jaksa dimohon untuk disertai dengan bukti-bukti. Hal ini dapat membantu aparat penegakan hukum dalam mempercepat proses hukum selanjutnya. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved