Pengaduan Sekongkol Proyek Rp 41 Miliar Gagal Dibahas DPRD Sikka

Pengaduan Sekongkol Proyek Rp 41 Miliar Gagal Dibahas DPRD Kabupaten Sikka

Pengaduan Sekongkol Proyek Rp 41 Miliar Gagal Dibahas DPRD Sikka
POS-KUPANG.COM/Eginius Mo'a
Karyawan PT Sahabat Karya Sejati, Ferdinandus Sedu 

Pengaduan Sekongkol Proyek Rp 41 Miliar Gagal Dibahas DPRD Kabupaten Sikka

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Sikka, Senin ( (17/6/2019) siang gagal membahas laporan persekongkolan lelang proyek pembangunan gedung Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD TC Hillres Maumere di Pulau Flores.

RDP sempat berlangsung setengah jam, akhirnya batal karena tidak hadirnya Direktur Utama PT Sahabat Karya Sejati, Syaifuddin. Manajemen perusahaan diwakili Ferdinandus Sedu. Pihak Pokja dan PPK hadir lengkap bersama Direktris RSUD TC Hillers, dr. Clara Francis.

Ini Alasan M Taufik Masih Punya Kesempatan Jadi Wagub DKI Jakarta

PT Sahabat Karya Sejati gagal memenangkan lelang proyek Rp 41.887.093.786. Manajemen perusahaan mengadu kepada Bupati Sikka dan DPRD Sikka.

Pengaduan ini ditanggapi santai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Putu Botha.Reaksi serupa dari Kepala Bagian Tata Usaha RSUD TC Hillers Maumere, Vinsensius Mosa.

Panitia Festival Seafood akan Gelar Lomba Masak

Syaifuddin, dalam pengaduannya menyatakan Pokja melakukan pelanggaran dan memihak salah satu rekanan.

Diuraikan, setelah pembukaan dokumen penawaran 24 Mei 2019, Pokja melakukan konfirmasi verifikasi kepada distributor pada tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Konfirmasi hanya dilakukan kepada satu rekanan pada 26-29 Mei 2019. Padahal, dalam dokumen pemilihan, evaluasi teknis wajib dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.

Pokja menjadwalkan keberangkatan sebelum tahapan pembukaan dokumen penawaran. Karena jika dilakukan hanya untuk satu rekanan saja, maka tahapan pembuktian kualifikasi dijadwalkan pada 10 Juni 2019.

"Bagaimana mungkin Pokja mengetahui distributor proyek ini sebelum dokumen dibuka dan diperiksa. Padahal distributor baru dapat diketahui setelah dokumen dibuka atau dievaluasi," tulis Syaifuddin.

Rekanan ini mendapat informasi di media sosial bahwa Pokja melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat, bersama PPK dan KTU RSUD TC Hillers Maumere. Menurut Syaifuddin, hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Pokja, PPK, dan KTU RSD TC Hillers Maumere.

"Mereka telah melakukan persekongkolan jahat lelang. Kami mohon pihak berwajib menelusuri hal ini," pinta Syaifuddin. (laporan reporter pos-kupang.com,eginius mo'a).

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved