Gugat SK Pemecatan 9 ASN Manggarai Tersangkut Korupsi Menang

11 ASN yang mengajukan gugatan atas SK Bupati Manggarai, majelis hakim PTUN Kupang telah mengabulkan gugatan 9 ASN dan dua ASN la

Gugat SK Pemecatan 9 ASN Manggarai Tersangkut Korupsi Menang
POS KUPANG/ARIS NINU
Bupati Manggarai

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

 POS-KUPANG-COM-RUTENG-Sebanyak 11 ASN yang dipecat dari ASN Manggarai karena tersangkut korupsi menggugat SK Pemecatan yang dikeluarkan Bupati Manggarai.

Dari 11 ASN yang mengajukan gugatan atas SK Bupati Manggarai, majelis hakim PTUN Kupang telah mengabulkan gugatan 9 ASN dan dua ASN lainnya gugatannya ditolak.

 Putusan majelis hakim atas gugatan 11 ASN di Manggarai telah dibacakan pada tanggal 16 Mei 2019 lalu.

 Yang mana putusan hakim ada 9 ASN yang SK Pemecatan dari Bupati Manggarai dinyatakan tidak sah dan dua ASN Manggarai gugatannya ditolak dan SK Bupati Manggarai dianggap sah.

BREAKING NEWS-Gempa Bumi Magnitudo 5.6 SR Guncang Flores Timur-NTT Dirasakan di Waingapu

 Atas putusan hakim atas 9 ASN yang menang, Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H,M.H kepada wartawan di Aula Efata Ruteng, Senin (17/6/2019) pagi menegaskan, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan BKN dan Menpan RB di Jakarta atasan putusan tersebut.

 “Kami akan konsultasi dengan BKN dan Menpan RB di Jakarta. Kami juga akan mengadakan rapat guna membahas putusan hakim PTUN Kupang,” kata Bupati Kamelus.

Asyik Nyabu, Oknum ASN dan Polisi di Sikka Ditangkap Polisi

 Ia mengatakan, putusan majelis hakim PTUN Kupang telah disikapi Pemkab Manggarai dengan mengajukan banding. Di mana sesuai ketentuan para pihak harus menentukan sikap usai mendengar putusan hakim.

 “Sesuai ketentuan 14 hari setelah putusan para pihak harus menyatakan sikap. Maka itu, kami ajukan banding atas putusan tersebut. Namun sampai sekarang salinan putusan kami belum terima agar kami bisa menyusun memori banding. Ada 11 ASN yang menggugat. 9 ASN menang karena mungkin kasusnya terjadi dibawah tahun 2014. Selanjutnya, ada 2 ASN yang gugatan ditolak karena kasus di atas tahun 2014 setelah pemberlakukan UU ASN,” jelas Bupati Kamelus.(*)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved