DPW Partai Berkarya Lapor Bawaslu NTT, Tindaklanjut Laporan DPD Partai Berkarya TTS

DPW Partai Berkarya Provinsi NTT melaporkan kasus Pemilu khususnya Pemilu Legislatif DPRD NTT di Kabupaten TTS.

DPW Partai Berkarya Lapor Bawaslu NTT, Tindaklanjut Laporan DPD Partai Berkarya TTS
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Ketua DPW Partai Berkarya NTT, Anton Kaunang (kanan) saat bertemu Kepala BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru,S.E,MPH di ruang kerja Kepala BKKBN NTT, Jumat (31/5/2019). 

DPW Partai Berkarya Lapor Bawaslu NTT, Tindaklanjut Laporan DPD Partai Berkarya TTS

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- DPW Partai Berkarya Provinsi NTT melaporkan kasus Pemilu khususnya Pemilu Legislatif DPRD NTT di Kabupaten TTS.

Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi NTT, Anton Kaunang, Jumat (14/6/2019), mengatakan, dirinya sudah menindaklanjuti laporan dari DPD Partai Berkarya TTS ke Bawaslu NTT

"Pada tanggal 7 Juni 2019, saya sudah laporkan kasus Pemilu khusus Pileg DPRD NTT di Dapil 8 Kabupaten TTS," kata Anton.

Dia menjelaskan, pertimbangan dalam melaporkan kasus itu ke Bawaslu NTT, yakni mendukung laporan pengaduan keberatan yang pernah diajukan oleh DPD Partai Berkarya TTS tanggal 5 Mei 2019, yang mana tembusan tersebut dikirim ke DPW Partai Berkarya NTT dan DPP Partai Berkarya, termasuk Bawaslu RI, MK dan DKPP.

"Pengaduan saya juga dengan memperhatikan hasil klarifikasi Bawaslu NTT terhadap pelapor melalui Bawaslu TTS tanggal 27 Mei 2019 lalu di kantor Bawaslu NTT, kemudian Surat KPU Provinsi NTT No. 236/PL.01.4-SD/53/Prov/lll/2019, yang ditujukan kepada KPU TTS perihal, Penyampaian Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan DCT, tanggal 18 Maret 2019," jelas Anton.

Dikatakan, pertimbangan lain, adalah dengan memperhatikan AD/ART Partai Berkarya, Bab lll, pasal 36, huruf c, soal kewajiban DPW melindungi angggota dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan partai.

"Ada juga PKPU RI No. 20 tahun 2018, tentang pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi dan Berita Negara, Peraturan Bawaslu RI Nomor :18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu," ujarnya.

Plt Kepala BBPP Kupang Sebut Peningkatan Kapasitas SDM Masih jadi Skala Prioritas

SMAN 2 Kupang Siap Lakukan PPDB

Pulang Bawa Ijazah Bukan Gandongan, Nasehat Wabup Sikka kepada Penerima Beasiswa

Wah, 5 Artis Indonesia ini Blak-blakan Mengaku Lakukan Operasi Plastik! Siapa Saja?

Anton mengatakan, dasar lain juga adalah dengan memperhatikan surat dari BKKBN Provinsi No. 447/KP.08.02./J1/2019 hal, Keterangan PNS BKKBN A.n. Noni A. Nope, tanggal 11 Juni 2019.

"Sebagai pelapor PB NTT mengharapkan agar Bawaslu NTT dapat memeriksa laporan keberatan dengan tetap mempertikan PKPU No. 20 Tahun 2017, tentang sah tidak sahnya suara caleg yang sudah TMS dan Statusnya masih PNS sampai dengan selesai perhitungan suara," ujarnya.

Dikatakan, dari dokumen yang ada, ibu Noni A. Nope, baru pensiun TMT 1 Januari 2019, sedangkan proses penetapan DCT tanggal 21 sampai dengan 23 September 2018 lalu.

Bahkan, lanjutnya, sampai sekarang SK Pensiunnya belum diterima oleh yang bersangkutan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved