Bangun Budaya Ilmiah, Jikom Undana Gelar Fisip Corner, Yuk Simak!

Diskusi yang dimaksudkan untuk membangun budaya diskusi ilmiah dalam kampus tersebut dilaksanakan di lobby gedung FISIP Undana Penfui

Bangun Budaya Ilmiah, Jikom Undana Gelar Fisip Corner, Yuk Simak!
POS KUPANG/GECIO VIANA
Suasana diskusi dalam Fisip Corner di lobby gedung FISIP Undana Penfui, Kota Kupang, Rabu (13/6/2019). 

Bangun Budaya Ilmiah, Jikom Undana Gelar Fisip Corner, Yuk Simak!

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana menggelar Fisip Corner, Rabu (13/6/2019) pagi.

Diskusi yang dimaksudkan untuk membangun budaya diskusi ilmiah dalam kampus tersebut dilaksanakan di lobby gedung FISIP Undana Penfui, Kota Kupang.

Terlihat para peserta yang terdiri atas para dosen dan mahasiswa antusias mengikuti kegiatan yang mengangkat tema "Pertarungan Opini di Media Mainstream dan Media Sosial Dalam Kontestasi Pilpres"

Hadir sebagai pemantik diskusi Dr. Petrus A. Andung, S.Sos., M.Si; Monika Wutun, S.Sos., M.I.Kom dan Silvania S. E. Mandaru., M.Comn.

Diskusi ilmiah ini dipandu oleh Dr. Mas'Amah, S.Pd., M.Si dan dimulai sekitar pukul 10.00 Wita.

Diskusi yang berjalan lebih dari dua jam ini berjalan menarik dan peserta nampak antusias dalam pemaparan materi sebagai pemantik diskusi serta pada bagian diskusi bersama.

Mahasiswa dan para dosen dari berbagai jurusan ini mengemukakan gagasan dan pendapatnya terkait tema yang diangkat.

Sempat Keluar Percikan Api di Cerobong, Kapal Tilong Tiba Dengan Selamat di Makassar

Hari ini Potensi Gelombang Tinggi Terjadi di Wilayah Perairan NTT Bagian Selatan Hingga Barat

Yuk Kepoin, Perkiraan Cuaca Aktual Penerbangan di Bandara El Tari Kupang Hari Ini

Pemandu diskusi, Dr. Mas'Amah, S.Pd., M.Si mengungkapkan, berdasarkan riset terkait literasi yang sering dilakukan oleh akademisi Jikom Undana, ditemukan tingkat literasi masyarakat baik di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang masih tergolong rendah.

Riset dengan sampel anak-anak, pelajar, orangtua maupun para guru-guru di sekolah menunjukkan kemampuan literasi sebatas menggunakan dan mengevaluasi dan belum sampai pada mengevaluasi konten media yang disajikan.

"Jadi literasi media kita yang masih belum mumpuni atau terbatas mengakibatkan banyak masyarakat menelan mentah-mentah apa yang disajikan media," jelasnya.

Sementara itu, pemantik diskusi, Dr. Petrus A. Andung, S.Sos., M.Si dalam sesi diskusi menjelaskan, dalam konteks pertarungan opini jika dikaji dari teori ekonomi politik media terdapat lingkaran kepentingan baik ekonomi maupun politik.

Hal tersebut, lanjut Petrus, dapat dilihat dari para pemilik media mainstream yang berada dalam lingkaran elit politik.

"Sehingga jika kita lihat dari konten media konvensional sekalipun sebenarnya bahwa isi media sudah jadi agenda media ekonomi dam politik," jelasnya.

Petrus juga mengemukakan bahwa media merupakan agen dalam merekonstruksi realitas.

Namun, dalam perspektif teori kritis ilmu komunikasi, diakuinya kontruksi realitas itu sarat dengan praktek wacana sehingga diperdebatkan dan temukan juga bahwa media pun memainkan isu-isu yang tidak dapat dihindari.

Menurutnya, media idealnya sebagai pilar demokrasi yang esensinya untuk memberikan pendidikan termasuk pendidikan politik kepada masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya mengalami pergeseran atau disfungsi media.

Yuk Kepoin, Perkiraan Cuaca Aktual Penerbangan di Bandara El Tari Kupang Hari Ini

BERITA POPULER: 6 Tersangka Korupsi NTT Fair, Orang yang Akan Bunuh Gories Mere & 4 Pemain Persib B

Wagub NTT, Josef A. Nae Soi : UPTD Pendidikan Telah Ditetapkan dalam Pergub NTT

Selain itu, dalam perkembangan yang pesat saat ini, masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas menerima begitu saja konten media yang ada.

Lebih lanjut, dengan kemampuan literasi media yang cukup, dapat membedakan mana berita yang benar dan berita palsu atau hoax maupun berita yang berisi propaganda, ujaran kebencian dan berbau SARA.

"Kita saat ini sangat bergantung pada teknologi tapi kita bukan masyarakat yang hanya diterpa begitu saja, akan tetapi kita bisa membedakan apa yang berita benar, betul dan mana hoax, sehingga memang kemampuan literasi memang menjadi penting untuk bisa memfilter," paparnya.

Menurutnya, ruang-ruang publik dan utamanya digital dirasa memberikan polarisasi terutama bagaimana pertarungan dalam pemilu tahun ini.

"Sehingga jika kita tidak memiliki literasi media yang cukup potensi disintegrasi bangsa begitu besar ke depannya," katanya.

Dikesempatan yang sama, Monika Wutun, S.Sos., M.I.Kom mengatakan, dalam momentum pemilu hingga pascapemilu saat ini, realitas yang nampak adalah adanya perang opini, perang sarkasme, perang ujaran kebencian dan perang SARA yang terjadi di media.

Menurutnya, salah satu penyebab hal itu adalah keberpihakan beberapa pemilik media yang secara langsung berafiliasi secara politik dengan salah satu pasangan calon presiden.

Sehingga, keberpihakan media pun hanya ada pada satu pihak tertentu dan mengesampingkan independensi media.

"Ini membuat kalau kita mengetahui independensi dam objektivitas dari mana. Kalau begitu bagaimana kita berharap konten yang benar-benar objektif," katanya.

Dalam pernyataan penutupnya, Monika menjelaskan, menjadi tanggung jawab kaum akademisi untuk meningkatkan budaya literasi media bagi masyarakat.

"Masyarakat yang lain yang mungkin belum memahami secara literal, barangkali kita harus memulai menggali tanggung jawab, bagian mana yang harus kita tempatkan sehingga kita tidak saja berkoar dalam moment sangat akrab ini. Tapi kita mungkin bisa cari tempat bahwa untuk literasi ini akan menyebar," tegasnya.

Menurutnya, ditengah perkembangan teknologi dan era big data, jika ingin mendapatkan realitas yang sebenarnya maka disarankan untuk mengakses informasi atau berita dari media mainstream.

Hal tersebut, lanjut Monika, karena dalam media mainstream terdapat proses redaksional yang pasti dan tepat yakni dari merencanakan sampai pada mempublikasikan konten media.

"Sekarang kembali ke kita, bagaimana kita menempatkan diri dalam berita dan informasi yang berseliweran di mana-mana. Cari kebenaran yang objektif dan kebenaran hakiki, karena realitas yang objektif dan hakiki tidak bisa diingkari oleh manipulasi," tegas Monika.

Ramalan Zodiak Jumat 14 Juni 2019, Taurus Harus Tenang, Scorpio Seimbang, Sagitarius Dapat Perhatian

Live Streaming Sidang Sengketa Pilpres di MK Jumat (14/6), Tim BPN Pastikan Prabowo-Sandi Tak Hadir

Sementara itu, dosen dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Drs Jacob Wadu, M.Si dalam sesi diskusi mengatakan, informasi dan opini yang masif beredar dalam pemilu tahun 2019 adalah pertarungan opini tanpa data dan fakta.

Menurutnya, ketertarikan terhadap hal tersebut dikarenakan rendahnya literasi terhadap media digital sehingga publik langsung percaya informasi yang ada sebagai suatu kebenaran.

Faktor lainnya adalah adanya fanatisme politik yang berlebihan yang ditampilkan oleh oknum atau kelompok tertentu dimana jagoan mereka bertarung dalam pemilu.

Lebih lanjut, kata Jacob, infrastruktur penyebaran opini tanpa data dan fakta ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan sarana aplikasi sosial media yang ada.

"Memang sudah melimpah. Banyak orang dapat mengakses. Di mana saja dan siapa saja mampu mengakses," ujarnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, selama Januari-Maret 2019, terdapat 350 informasi hoax yang beredar.

"Dan dikemukakan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, sebanyak 50 persen ditujukan kepada Capres nomor urut 01, hanya 27 persen kepada capres nomor urut 02 dan sisanya 23 kepada lembaga pemerintah. Informasi ini hanya sesaat untuk menghantam Jokowi jangan berkuasa lagi," jelasnya.

Dalam penyebaran informasi tersebut, lanjut Jacob, terdapat agenda politik polarisasi berdasarkan identitas yang dikhawatirkan alan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehingga, media memegang peran penting dalam menyampaikan fakta yang objektif dan melakukan filterisasi terhadap informasi yang ada.

Hal tersebut agar memastikan sekaligus membuktikan kebenaran informasi yang ada.

Media pun diharapkan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana.)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved