VIDEO: Tuntutan Fraksi Demokrat DPRD NTT Terhadap Pemerintah Soal Dana APBD 2019 Sebesar Rp 60 M

VIDEO: Tuntutan Fraksi Demokrat DPRD NTT Terhadap Pemerintah Soal Dana APBD 2019 Sebesar Rp 60 M.

VIDEO: Tuntutan Fraksi Demokrat DPRD NTT Terhadap Pemerintah Soal Dana APBD 2019 Sebesar Rp 60 M.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Tuntutan Fraksi Demokrat DPRD NTT terhadap pwemrintah Soal Dana APBD 2019 Sebesar Rp 60 M.

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terkesan menghindar terkait adanya pergeseran APBD 2019 sebesar Rp 60 miliar (M). Pasalnya, dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Partai Demokrat bahwa hal itu akan disampaikan pada sidang perubahan anggaran tahun 2019 yang akan datang.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston N. Rondo saat jumpa pers dengan wartawan di ruang rapat fraksi setempat, Kamis (13/6/2019).

VIDEO: Mau Melarikan Diri, Tersangka Korupsi Proyek NTT Fair Ditangkap di Jakarta dan Dipulangkan

VIDEO: Nelayan Waingapu, Sumba Timur Mengeluh Hal Mendasar Seperti Ini

VIDEO: Siswa SMPN 4 Langke Rembong Ujian Naik Kelas Pakai Android, Begini Kata Kepala Sekolah

Menurut Winston, dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat telah menyampaikan soal adanya pergeseran anggaran sebesar Rp 60 M. Namun, setelah mendengar jawaban pemerintah, pihaknya merasa ada sesuatu yang disembunyikan.

"Kenapa menghindar, kenapa tidak jawab .Ini uang rakyat dan mengapa tunggu sampai sidang perubahan baru dijawab," tanya Winston.

Didampingi Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Boni Jebarus, Bendahara, Ardi Kale Lena dan anggota, Reny Marlina Un, Leo Lelo dan Gabriel Suku Kotan, Winston menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat meyakini ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah.

"Kami minta agar dijelaskan secara terbuka, justru ini cara Partai Demokrat agar membantu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Kami ingin pak Gubernur dan Wagub tidak terjerumus dengan hal yang tidak benar, " jelas Winston.

Dikatakan, anggaran sebesar Rp 60 M itu yang mereka mengetahui persis dianggarkan tanpa dibahas bersama DPRD NTT, namun sebenarnya ada informasi bahwa pergeseran anggaran lebih dari jumlah itu.

"Kami menolak untuk memaklumi. Ini jadi gosip semua fraksi dan siapa yang mau angkat lebih dahulu dan saat pandangan umum, kami angkat lebih dahulu. Kami juga menghargai semua fraksi, namun kami tetap mendesak dan menutut pemerintah menjelaskan yang gamblang dan terbuka agar masyarakat bisa tahu," katanya.
Dikatakan, jika dijelaskan, maka masyarakat bisa mengetahui soal proses sampai adanya anggaran tersebut.

"Kalau hitam bilang hitam dan putih bilang putih. Karena itu, kami minta pimpinan DPRD
agar memanfaatkan semua mekanisme persidangan yang ada agar masalah ini terbuka," ujarnya.

VIDEO: Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto Marahi Kadis PPO dan Kepala Sekolah

VIDEO: Indahnya Matahari Terbenam Sambil Nikmati Bakso Pentol di Ujung Dermaga Pelra Waingapu

VIDEO: Ini 12 Tersangka Pelanggaran Pemilu Ende yang Dilimpahkan Bawaslu ke Kejari

Sementara dalam rapat paripurna, Winston juga mengatakan, apa yang diangkat Fraksi Partai Demokrat itu adalah pelaksanaan APBD 2019 yang turut mempengaruhi hajat hidup masyarakat NTT, sehingga pemerintah harus menjawab.

"Apa yang ditakutkan,apa yang dikuatirkan, pemerintah takut apa. Apa yang pemerintah sembunyikan kepada rakyat NTT. Jelaskan saja secara gamblang, jernih dan terbuka bagi semua," katanya.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved