Aliansi Manggarai Raya Soroti Konflik Tapal Batas Manggarai Timur - Ngada

enurut mereka, Gubernur NTT tidak memiliki dasar kajian yang jelas baik historis topografis maupun normative.

Aliansi Manggarai Raya Soroti Konflik Tapal Batas Manggarai Timur - Ngada
Aliansi untuk POS-KUPANG.COM
Aksi Aliansi Manggarai Raya Kupang di Jl. El Tari menuju Kantor Gubernur NTT, Rabu (12/6/2019). 

Aliansi Manggarai Raya Soroti Konflik Tapal Batas Manggarai Timur - Ngada

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Aliansi Manggarai Raya Kupang kembali menyoroti konflik tapal batas Manggarai Timur - Ngada dengan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur NTT, Rabu (13/6/2019).

Massa yang tergabung dalam aliansi ini yaitu mahasiswa asal Manggarai. Mereka memulai aksi sekitar pukul 11.00 hingga 15.00, dengan membawa spanduk, bertulisakan "Menuntut Gubernur Nusa Tenggara Timur menyelesaikan polemik Kabupaten Manggarai Timur - Ngada".

Polemik tapal batas kembali menjadi trending topik publik NTT dengan hadirnya Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai mediator dalam menyelesaikan tapal batas.

Namun Aliansi Manggarai Raya menilai Gubernur Laiskodat belum mampu menemukan solusi yang tepat dimana, menurut mereka, Gubernur NTT tidak memiliki dasar kajian yang jelas baik historis topografis maupun normative.

Ramalan Zodiak Hari Kamis 13 Juni 2019, Tarus Banyak Melamun, Sagitarius Bikin Wanita Terpukau

Pemkab Alor Hibahkan Tanah Untuk BASARNAS

TRIBUN WIKI : Pesona Bukit Oelbubuk, Barisan Bukti dan Kabut

"Yang menjadi kekecewaan kami dimana sikap Pemprov tidak menyampaikan kepastian terhadap penyelesaian persoalan tapal batas," ungkap koordinator aksi, Yulius Asor.

Yulius menjelaskan, pihaknya juga kecewa tidak bisa bertemu Gubernur NTT, karena sedang dinas, sehingga harus bertemu Wagub Nae So'i. Sayangnya, lanjut Yulius, mereka malah dipertemukan dengan Sekda NTT.

Dalam dialog dengan Sekda, kata Yulius, Sekda tidak memberikan jawaban pasti kepada pihaknya terkait penyelesaian tapal batas Manggrai Timur dan Ngada.

"Sehingga kami tetap pada satu garis perjuangan untuk tetap mengkawal dan kembali turun ke jalan dengan membawa masa aksi lebih banyak dan menduduki kembali kantor Gubernur NTT," ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Umum Wens Panggal. Wens mengatakan, Mahasiswa Aliansi Manggarai Raya, Kupang merasa kecewa dengan tanggapan dari Pemerintah Propinsi NTT yang di wakili oleh Sekda.

"Beliau memberikan informasi yang tidak bersifat klarifikatif terkait Nota Kesepakatan tertanggal 13 Mei 2019 yang tidak mengacu pada Surat Keputusan No.22 Tahun 1973," ungkapnya.

SMA Swasta Katolik Recis Bajawa Siapkan 12 Rombel untuk Peserta Didik Baru 2019

Penangan Kasus Buang Bayi di Manggarai, 2 Kasus Sudah Proses Berkas Satu Kasus Masih Cari Pelaku

Oleh karena itu, kata Wens, Mahasiswa Aliansi Manggarai Raya kembali untuk menindaklanjuti persoalan tapal batas dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai kesepakatan dengan Sekda NTT.

Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya, lanjut Wens, juga meminta pemerintah kabupaten manggarai Timur khususnya kepada Bapak Bupati, perlu meninjau kembali terkait Nota Kesepakatan tertanggal 13 Mei 2019 yang sangat mencurigakan karena tidak mengacu pada Surat Keputusan No.22 Tahun 1973.

"Juga minimnya keterlibatan pemerintah kedua kabupaten sebelumnya serta masyarakat Adat di wilayah perbatasan yang seharusnya ikut terlibat dalam menyelesaikan tapal batas Manggarai Timur dan Ngada," tegasnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved