Selan: Kemendagri Restui Pelantikan 12 Pejabat di Pemkab TTS

Sekda TTS, Marthen Selan: Kemendagri Restui Pelantikan 12 Pejabat di Pemkab TTS

Selan: Kemendagri Restui Pelantikan 12 Pejabat di Pemkab TTS
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Sekda TTS, Marthen Selan 

Sekda TTS, Marthen Selan: Kemendagri Restui Pelantikan 12 Pejabat di Pemkab TTS

POS-KUPANG.COM | SOE - Pemda TTS telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pelantikan terhadap 12 pejabat Esalon III dan IV untuk mengisi jabatan yang kosong. Namun hingga saat ini, Bupati TTS, Egusem Piether Tahun belum memberikan tanggal pasti pelantikan ke-12 pejabat tersebut.

Hal ini diungkapkan Sekda TTS, Marthen Selan kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (12/6/2019) di kantor bupati TTS.

Penyidik Polres TTU Lengkapi Berkas Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur oleh Kades Mesum

Marthen mengatakan, sebelum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, Pemda TTS terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari Gubernur NTT terkait pelantikan pejabat eselon III dan IV untuk mengisi jabatan yang kosong.

"Persetujuannya sudah ada sisa penentuan tanggal oleh Bupati TTS untuk pelantikan saja. Nama-namanya sudah ada untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut," ungkap Marthen.

Siswa dan Orangtua di SDK St. Arnoldus Kenakan Pakaian Adat

Saat ditanyakan nama dan jabatan mana saja yang akan diisi, Marthen enggan menjawabnya. Menurutnya hal tersebut akan diketahui saat pelantikan mendatang.

Selain 12 pejabat yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dikatakan Marthen, Pemda TTS sebenarnya mengajukan 127 jabatan eselon III dan IV untuk dilantik.

Namun sayangnya, usai mengantongi ijin dari Gubernur NTT, Kementerian Dalam Negeri baru memberikan persetujuan untuk pelantikan 12 pejabat Esalon III dan IV.

Sedangkan sisanya belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Kita ajukan 127 jabatan Esalon III dan IV untuk diisi, tetapi yang mendapat persetujuan untuk dilantik hanya 12 jabatan saja. Sesuai regulasi, karena masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati TTS masih dibawah 6 bulan maka untuk pelantikan membutuhkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri," jelas Marthen.

Terkait mekanisme pengisian pejabat Esalon III dan IV sendiri lanjut Marthen, tim penilai kinerja melakukan penilaian terhadap nama-nama calon pejabat yang akan mengisi jabatan Esalon III dan IV.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya disodorkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui bupati, nama-nama tersebut dibawa ke Propinsi guna mendapatkan rekomendasi dari Gubernur NTT.

Rekomendasi tersebut lalu dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.

Terkait issue jika wakil bupati TTS, Jhony Army Konay tidak dilibatkan dalam proses pengisian jabatan Esalon III dan IV, Marthen enggan menanggapinya.

" Proses pengisian pejabat eselon III dan IV sudah sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana kewenangan kepegawaian, keuangan, kelembagaan dan aset (K3A) berada di tangan pembina kepegawaian. Kalau ada issue seperti itu saya tidak tahu," pungkasnya. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved